Sri Sultan: APBD dan Dana Keistimewaan Di-refocusing untuk Penanganan Corona

Petugas medis mengolah hasil tes swab antigen di Posko dukungan penanganan COVID-19 BPBD DIY di Semaki, Yogyakarta, Minggu (3/1/2020). Foto: Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO

Hari demi hari penambahan kasus corona masih terjadi di Indonesia, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bahkan, pemerintah telah memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli, dengan istilah PPKM Level 3-4.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X memastikan Pemda DIY tengah mempercepat refocusing APBD dan Dana Keistimewaan (Danais) untuk penanganan corona.

"Bantuan (Danais) itu memang untuk kelompok-kelompok sosial, tapi juga untuk kelengkapan-kelengkapan ada untuk sarana prasarana kesehatan, mungkin APD, mungkin untuk peti jenazah. Yang kedua untuk kelompok-kelompok masyarakat," kata Sri Sultan saat Sapa Aruh di Bangsal Kepatihan Pemda DIY, Rabu (21/7).

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) menyapa warganya di Bangsal Kepatihan, Pemda DIY, Selasa (22/6). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Ngarso Dalem ini menjelaskan untuk refocusing APBD DIY diperkirakan akan selesai dalam beberapa hari ke depan.

"Tapi kita sudah mendesain tidak hanya dari Danais tapi juga dari APBD untuk refocusing anggaran, itu juga akan kita lakukan. Besok atau lusa mungkin sudah selesai semuanya. Yang Danais sudah, sekarang baru kami teliti," ujarnya.

Di sisi lain, UMKM hingga para pekerja yang kehilangan mata pencahariannya juga akan dibantu. Namun, Sri Sultan mengaku kesulitan dalam pendataan.

Suasana Jalan Malioboro sepi di hari ketiga penerapan PPKM Darurat Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Untuk itu, dia meminta kepada ketua asosiasi pedagang atau pekerja bisa turut membantu pendataan.

"Kemungkinan kita mencari alternatif-alternatif, toh yang tahu pimpinan-pimpinan misalnya dari PKL. Misalnya Malioboro yang tahu ketua asosiasinya," ujarnya.

Bantuan kepada UMKM atau PKL itu juga dapat melalui koperasi. Salah satunya dengan pinjaman tanpa bunga agar mereka bisa kembali bangkit usahanya tanpa terbebani.

"Nanti kami tidak memungut bunga, tapi bukan berbunga dalam arti tinggi ya mungkin setengah persen atau satu persen kepada anggota, karena mereka juga pebisnis. Itu berupa utang, misalnya," jelasnya.

Pedagang mengemas barang dagangannya di area kios yang ditutup di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Minggu (4/7/2021). Foto: Andreas Fitri Atmoko/Antara Foto

Oleh karena itu, Sri Sultan berharap strategi-strategi ini bisa segera direalisasi sehingga bisa memperkuat modal pedagang dan ekonomi masyarakat.

"Yang penting kita bisa untuk meringankan beban kehidupan mereka. Mungkin juga tergerus tidak hanya sekadar beban untuk makan tapi juga modal kerjanya pun mungkin juga sudah untuk makan. Ini pilihan-pilihan yang cepat bisa kita ambil tapi itu bisa kita pertanggungjawabkan kalau ada pemeriksaan dari BPK," tutupnya.