Strategi AS Hadapi China di Balik Undangan Prabowo ke Negeri Paman Sam

Menhan RI Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan dengan Menlu Australia Marise Payne dan Menhan Australia Linda Reynold, Bali, Jumat (6/12). Foto: Darin Atiandina/kumparan

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, bakal mengunjungi Amerika Serikat (AS) pada 15-19 Oktober. Ia kini tak lagi masuk daftar hitam (blacklist) pemerintah AS setelah 20 tahun lamanya.

Prabowo ke Negeri Paman Sam atas undangan Menhan AS, Mark Esper, untuk membicarakan kerja sama bilateral Indonesia-AS di bidang pertahanan.

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menilai undangan Esper ke Prabowo merupakan strategi AS menghadapi China.

"Undangan Menhan AS kepada Menhan Prabowo ke AS harus dilihat sebagai strategi AS menghadapi China," ujar Hikmahanto dalam keterangannya, Sabtu (10/10).

Guru Besar Hukum Internasional FH UI, Hikmahanto Juwana. Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Mengapa demikian?

Hikmahanto menyatakan, berdasarkan Buku Putih Departemen Pertahanan AS, China disebut berniat membangun pangkalan militer di Indonesia.

"AS melihat hal ini karena kedekatan ekonomi Indonesia terhadap China. Dikhawatirkan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif," ucap Hikmahanto.

Berdasarkan prediksi AS, kata Hikmahanto, Indonesia akan jatuh ke tangan China lantaran ketergantungan ekonomi. Akibatnya, Indonesia bakal mudah dikendalikan China.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper. Foto: Lisa Ferdinando/ via REUTERS

"Padahal Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk AS maupun China," kata Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu.

Sehingga, untuk menghindari hal tersebut, Esper dinilai sengaja mengundang Prabowo untuk memperkuat kerja sama pertahanan AS-Indonesia.

"Tapi di balik kerja sama itu, AS ingin agar Indonesia tidak jatuh dalam perangkap China. AS juga ingin memberi pesan kepada China bahwa Indonesia berpihak kepada AS, utamanya dalam ketegangan AS-China di Laut China Selatan," jelas Hikmahanto.

Laut China Selatan. Foto: Reuters

Hikmahanto memandang meski undangan tersebut merupakan strategi AS, Prabowo harus tetap berangkat ke Negeri Paman Sam. Tujuannya untuk menegaskan Indonesia bersahabat dengan negara mana pun.

"Namun demikian keberangkatan Menhan Prabowo harus mendapat jaminan dari pemerintah AS agar Prabowo tidak diseret ke lembaga peradilan atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu," tutupnya.