Suharso: Dulu Ketum PPP Tak Punya Jabatan Politik,Kini Situasi Berbeda

Menteri PPN, Suharso Monoarfa, memberi sambutan di Pembukaan Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

PPP akan mengadakan Muktamar untuk memilih calon ketum periode 2020-2025. Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa menjadi salah satu kandidat kuat yang akan maju sebagai ketua umum selanjutnya.

Meski begitu, Suharso belum menegaskan keputusannya maju sebagai calon Ketum PPP. Namun, ia menuturkan pemilihan ketum akan dilakukan secara demokratis dan terbuka.

"Kami kan partai demokratis terbuka. Jadi kami ada Pak Sekjen (Arsul Sani) yang tidak ingin maju, ada Pak Amir yang menurut tidak ingin maju, katanya. Kalau tanya sama saya, kan susah saya berarti kan, masa cuma saya sendiri kan. Ya kita lihat aja," kata Suharso di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Sabtu (4/1).

Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa di Djakarta Theatre. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sejauh ini, ia melihat belum terdapat kader partai yang ingin maju jadi ketum. Suharso yang juga Kepala Bappenas lalu menyinggung soal pernah ada kesepakatan di internal partai agar ketum tidak menduduki jabatan politik.

Akan tetapi, saat ini keputusan partai sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sehingga, statusnya sebagai pejabat negara tak akan dipermasalahkan.

"Tapi memang ada gagasan di kami, siapa yang jadi ketum atau sekjen sebenarnya dulu, itu ada kesepakatan untuk tidak menduduki jabatan politik. Tapi kami lihat kondisi situasinya berbeda. Contoh justru Pak Hamzah Haz jadi wapres saat ketum. Pak Suryadharma Ali juga jadi menteri ketika beliau jadi ketum," tuturnya.

"Jadi kayaknya dan itu tidak masalah di kami, sepanjang hari ini juga saya masih mengikuti perkembangan di kantor. Ini karena kantor saya kan deket ke sini," tambahnya.

Lebih lanjut, Suharso mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan kapan Mukmatar akan digelar. Namun, terdapat sejumlah aspirasi dari berbagai daerah yang meminta agar Muktamar digelar setelah Pilkada 2020 berlangsung.

"Muktamar ditanya, kami harapkan sebelum Pilkada. Tapi dengan ada perhitungan dari teman-teman di bawah, mungkin juga memperhitungkan Pilkada, didorong setelah pilkada. Karena ini sedang proses berjalan, kami masih melihat peluang sebelum Pilkada. mudah-mudahan kita bisa melakukan sebelum Pilkada," tandasnya.