Suharso Minta DIY Bisa Jaga Stabilitas Ekonomi Sampai Vaksin COVID-19 Tersedia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (15/10).

Dalam kunjungannya, Suharso bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Kompleks Kepatihan Pemda DIY.

Suharso menjelaskan pandemi COVID-19 memberikan berdampak buruk terhadap ekonomi, tak terkecuali Yogyakarta.

"Itu terganggu (karena corona). Menurunkan tingkat ekonomi," kata Suharso ditemui usai pertemuan, Kamis (15/10).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Meski kondisi ekonomi saat ini menurun, Suharso menyebut Yogyakarta sudah bisa beradaptasi melakukan keseimbangan ekonomi. Adaptasi ini perlu dilakukan sembari menunggu ketersediaan vaksin.

"Secara pelan beradaptasi lebih baik sambil menanti vaksin. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Tetapi di luar harapan terhadap vaksin langkah yang diambil Yogya termasuk hal yang menurut saya patut ditiru," ucap Suharso.

Selain itu Suharso memuji proses tracing kasus corona di Yogyakarta tanpa melakukan lockdown. Masyarakat di desa-desa yang ada di Yogyakarta juga peduli pada tracing virus corona.

"Tracing yang terbaik di Yogyakarta. Karena kita tahu testing harus diikuti tracing," tutur dia.

Suharso Juga Bahas Rencana Pembangunan Nasional

Ketua Umum PPP itu juga menjelaskan dalam pertemuan itu dibahas juga sinkronisasi perencanaan pembangunan. Bersama Pemda DIY pihaknya menggelar rapat kerja memikirkan dan saling bertukar informasi tentang perencanaan pembangunan.

"Bahwa kehadiran kami di sini adalah untuk mengetahui dan mendengar sendiri dari tangan pertama, hal-hal yang terkait dengan perencanaan pembangunan," jelas dia.

Terkahir, Suharso terus memantau bagaimana sinkronisasi antara pembangunan nasional di daerah.

"Kita ingin melihat sejauh mana terjadi sinkronisasi dengan pembangunan nasional dan kemudian apakah yang diusulkan provinsi DIY ini masih tetap berlaku dan kemudian kami melaporkan yang mana yang kita lanjutkan dari usulan itu sebagai kelanjutan dari pertemuan raker dengan para gubernur di Bappenas," katanya.