Suharso: Pandemi Corona Ingatkan RI Sistem Kesehatan Perlu Dievaluasi

Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut pandemi COVID-19 berdampak buruk dalam sektor kesehatan maupun ekonomi.

Meski begitu, menurut Suharso, pandemi corona juga memberikan pula dampak positif bagi Indonesia. Salah satunya, pandemi COVID-19 mengingatkan Indonesia untuk memiliki sistem tata kelola kesehatan yang baik.

"Satu hal yang menarik adalah COVID-19 bagi Indonesia juga mengingatkan kita akan sistem kesehatan yang perlu di-review, dievaluasi. Tentang kemampuan termasuk bagaimana cara bisa menanggapi dengan cepat kalau tiba-tiba terjadi pandemi seperti yang kita hadapi hari ini," ujar Suharso dalam acara peluncuran kajian kebijakan terkait pandemi COVID-19, Senin (28/9).

Suharso menyebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran corona. Saat ini, fokus pemerintah adalah menekan kenaikan jumlah kasus harian.

"Berbagai kebijakan dilakukan untuk memutus mata rantai penularan virus ini, memang terjadi beberapa perubahan dan sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menekan untuk melakukan flattening terhadap kenaikan jumlah yang luar biasa pada minggu-minggu terakhir ini," ucap Suharso.

Selain itu, Suharso mengatakan, berbagai program yang sudah dibentuk pemerintah saat ini diharapkan membuat sistem kesehatan di Indonesia lebih baik. Sehingga, jika terjadi pandemi di sektor kesehatan di waktu mendatang, Indonesia sudah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lebih siap.

"Kita lihat banyak sekali program yang sudah ditelurkan, dan ke depan mungkin kita tidak perlu lagi sebegitu punya banyak kerepotan," kata Suharso.

"Tetapi kita bisa respons dengan program-program yang lebih aktif dan tidak dengan jumlah yang lebih banyak programnya tetapi dengan program-program yang terukur, maka dana yang bisa diberikan kepada mereka yang berhak akan jauh lebih besar," kata Suharso.

Warga mengantre penyaluran bansos tunai Kemensos, di Kantor Pos Khatib Sulaiman, Padang, Jumat (15/5). Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Luncurkan Kajian Kebijakan soal Kerentanan COVID Terhadap Individu

Selain berbicara soal penanganan pandemi, dalam acara itu Suharso meluncurkan kajian soal bagaimana mengatasi dan mencegah dampak COVID-19 pada anak dan individu rentan. Menurutnya kajian itu, memberikan penjelasan gamblang bahwa masih banyak individu rentan dan anak yang belum memperoleh perlindungan penuh negara dalam masa pandemi corona.

"Kertas kebijakan ini menunjukkan bahwa ada berbagai kelompok rentan lainnya di luar aspek ekonomi yang perlu diberikan akses perlindungan pada masa pandemi dan pemulihannya," ungkap Suharso.

Agar dampaknya tak makin berlarut, pemerintah melalui program bansos terus memastikan agar kucuran bantuan dapat terus diberikan. Termasuk memprioritaskan nasib anak yang terdampak pandemi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Untuk memastikan generasi muda kita dapat tumbuh menjadi berkualitas dan berdaya saing maka intervensi pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak sebagai salah satu kegiatan prioritas di dalam RPJMN 2020-2024," beber Suharso.

"Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks RPJMN ini termasuk melakukan intervensi terhadap perlindungan anak di masa pada pasca pandemi, karena kita tahu persis bahwa anak-anak itu adalah sumber dari sumber daya manusia indonesia ke depan. Sehingga kualitasnya itu menjadi penting," tutup Suharso.