news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Survei Indikator: Pemilih Jokowi Tak Setuju Perpanjangan Jabatan Presiden

13 Oktober 2021 19:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pengarahan Presiden Joko Widodo kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXiii dan Program Pendidikan Regurel Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 Lemhannas RI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Pengarahan Presiden Joko Widodo kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXiii dan Program Pendidikan Regurel Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 Lemhannas RI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode menjadi salah satu pembahasan dalam isu amandemen UUD 1945. Dalam survei yang diadakan Indikator Politik, mayoritas masyarakat yang terdiri dari kelompok publik dan opinion maker tak setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang.
ADVERTISEMENT
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan mereka yang memilih Jokowi juga tak setuju jika masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Elite yang setuju masa jabatan presiden tiga periode sebesar 4,2%, sedangkan di publik saya total mencapai 24%. Elite yang tidak setuju mencapai 90% lebih, sedangkan di publik mencapai sekitar 70% lebih," kata Burhan dalam webinar yang digelar Fraksi NasDem, Rabu (13/10).
“Kita tanya ada dua pendapat, sebagian besar baik elite dan publik menyatakan sebaiknya masa jabatan tidak diubah. Tadi normatif, kalau ini ada nama Pak Jokowi, artinya ingin menguji efek partisan. Secara umum tetap tidak setuju. Jadi pemilih Pak Jokowi banyak tidak setuju kalau Pak Jokowi maju lagi,” lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Burhan mengatakan, temuan ini menjadi menarik karena akhir-akhir ini isu perpanjangan masa jabatan presiden menguat. Isu tersebut mencuat karena ada usulan Pemilu 2024 ditunda karena pandemi COVID-19.
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, pada Jumat siang, Jumat (8/10). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
“Waktu itu muncul [isu perpanjangan masa jabatan presiden] karena masa pandemi dan [dinilai] Pemilu 2024 sebaiknya ditunda. Ini enak buat elite karena tidak usah pemilu. Bukan hanya presiden yang untung, tetapi juga DPR, bupati, wali kota,” tuturnya.
Namun nyatanya, hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat tetap menghendaki Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal.
“Kalau ditanya kepada pemuka opini, 93,3% enggak setuju [penundaan pemilu]. Sebaiknya tetap dilakukan tahun 2024, tidak boleh ditunda. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan publik yang hanya 64,7% [tidak setuju], sementara ada 30% yang setuju,” tutupnya.
ADVERTISEMENT
Survei ini dilakukan sepanjang bulan September 2021. Ada dua kelompok yang menjadi responden, yaitu 1.220 responden publik dan 313 responden opinion maker.
Wawancara dilakukan dengan dua metode, yaitu tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat dan secara virtual lewat Zoom. Tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan margin of error sekitar 2,9%.
Responden opinion maker terdiri dari akademisi, LSM, NGO, tokoh media massa, tokoh ormas, hingga tokoh agama.