news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Survei IPO: 68,1% Masyarakat Nilai Program Bantuan Corona Rawan Dikorupsi

10 April 2021 12:38 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Warga membawa paket beras bantuan. Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono
zoom-in-whitePerbesar
Warga membawa paket beras bantuan. Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono
ADVERTISEMENT
Indonesia Political Opinion (IPO) menggelar survei persepsi masyarakat terkait sejumlah program jaring pengaman sosial yang dicanangkan pemerintah selama pandemi corona. Beberapa temuan yang disampaikan mulai dari kepuasan hingga penilaian ketepatan sasarannya program tersebut.
ADVERTISEMENT
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, ada tiga program pemerintah yang disurvei, yakni bantuan tunai baik dari pusat hingga desa, pembagian sembako, dan program Prakerja yang salah satu produknya adalah Kartu Prakerja.
Pertama adalah program bantuan tunai. Dedi mengatakan, kebanyakan responden menilai bantuan ini tidak tepat sasaran, yakni 51,3 persen.
"Ini cukup menarik, karena selama program ini berjalan ternyata hanya 29,9 persen masyarakat yang menyatakan bantuan tunai ini tepat sasaran. Sementara 51,3 persen menyatakan tidak tepat, kemudian 59 persen menyatakan efektif," kata Dedi dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024', secara virtual, Sabtu (10/4).
Petugas PT Pos Indonesia menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga RW 05 di kawasan Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Dengan kata lain, survei menunjukkan bantuan tunai tidak tepat sasaran, tetapi efektif dalam mengatasi permasalahan di masa pandemi, khususnya perekonomian warga. Sebab, penerimanya bisa membelanjakan bantuan tersebut sesuai kebutuhan.
ADVERTISEMENT
Sementara untuk pembagian sembako, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, dinilai masyarakat lebih tepat sasaran oleh responden. Angkanya cukup tinggi yakni mencapai 61,7 persen.
"Tetapi ini juga dianggap tidak tepat 63 persen. Jadi rata-rata semua program dianggap masalahnya ada di ketidaktepatan penerima," ucap Dedi.
Kemudian, program Prakerja dinilai lebih mengkhawatirkan. Hasil survei menyatakan hanya 23 persen responden yang menilai program ini tepat sasaran, kemudian hanya 32 persen yang menyatakan efektif.
"Berarti program Kartu Prakerja itu sudah dianggap tak tepat sasaran sekaligus dianggap juga tidak efektif, yaitu 44 persen menyatakan tidak efektif," jelasnya.

Bantuan Corona Rawan Dikorupsi

Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait OTT tindak pidana korupsi bantuan sosial Kemensos di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Dalam survei IPO tersebut Dedi juga memberikan sejumlah catatan. Selain mengukur keefektifan program-program tersebut, pihaknya juga mengumpulkan respons masyarakat apakah bantuan yang diterima termasuk bebas korupsi atau tidak.
ADVERTISEMENT
"Catatan ini ada, saya kira ada 69,1 persen responden [menganggap] program jaring pengaman sosial itu tadi rawan korupsi," kata dia.
Kemudian, 51 persen responden lainnya menyatakan jaring pengaman sosial tidak membantu. Artinya, masyarakat menerima tetapi tidak cukup membantu. Kemudian 54,7 persen menyatakan pemilihan penerima bantuan tidak transparan dan tidak terbuka, yang juga disebut Dedi sebagai sebuah persoalan.
"Membaca tabulasi respons publik, program JPS yang telah berlangsung, layak dan perlu untuk diaudit pada seluruh program. Hal ini diperlukan guna meningkatkan kepercayaan publik," tutur Dedi.
"Terutama anggapan publik terkait kerawanan korupsi dalam implementasi program yang mengalokasikan anggaran sangat besar. Hal ini semakin diperkuat dengan terjeratnya mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus korupsi bansos," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
Survei IPO ini dilakukan pada 10-22 Maret 2021. Survei melibatkan 1.200 responden yang tersebar di berbagai daerah dengan menggunakan metode multistage random sampling.