Survei IPO: Masyarakat Paling Puas Kinerja Sri Mulyani, Yasonna Terendah

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Indonesia Political Opinion (IPO) melakukan survei persepsi masyarakat terkait kepuasan terhadap kinerja para menteri Presiden Jokowi. Survei ini dinilai dari faktor kebijakan, program sosial, koordinasi antar lembaga, hingga transparansi.

Hasilnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi menteri yang dianggap paling memuaskan kinerjanya oleh masyarakat. Angka persentasenya mencapai 54,7 persen.

"Meskipun nanti ada data yang menyatakan bahwa [kementerian di bawah] Menko Perekonomian yang dianggap paling tak stabil, mungkin kurang berkinerja baik, tapi faktanya Ibu Sri Mulyani ini dianggap menteri paling bekerja memuaskan, 54,7 persen," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi Polemik Trijaya dengan tema 'Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024', secara virtual, Sabtu (10/4).

Sementara di belakang Sri Mulyani ada Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi yang menjadi menteri kedua yang dinilai paling memuaskan kerjanya oleh masyarakat dengan 50 persen; Menteri Sosial Tri Rismaharini 42,1 persen; Mendagri Tito Karnavian 38,6 persen; Menkopolhukam Mahfud MD 34,5 persen, dan menteri lainnya.

Selain menunjukan menteri dengan kinerja paling memuaskan, survei IPO juga mendapatkan temuan menteri paling tidak memuaskan. Posisi paling tidak memuaskan diisi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mencatatkan 50,2 persen masyarakat tak puas dengan kerjanya.

Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Senin (8/2). Foto: Kemenparekraf

"Kebalikannya, kementerian yang dianggap tak memuaskan, saya kira sama, Yasonna Laoly, ini cukup tinggi juga 50,2 persen," kata Dedi.

Lalu di posisi kedua dengan kinerja yang paling tak memuaskan adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 45 persen; Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 40,4 persen; Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dengan 33,8 persen; dan MenPANRB Tjahjo Kumolo 31,5 persen.

Faktor persepsi tersebut di antaranya adalah dari segi kebijakan, program sosial, koordinasi antar lembaga, hingga transparansi.

Apakah Jokowi perlu reshuffle?

Dari hasil tersebut, Dedi menyatakan dalam surveinya IPO juga menanyakan kepada masyarakat apakah Presiden Jokowi perlu untuk melihat opsi pergantian menteri atau reshuffle.

Hasilnya, jawaban itu dikategorikan berdasarkan 4 bidang kementerian koordinasi. Mulai dari Kemenko Ekonomi; Polhukam; Marivest; dan PMK. Ada beberapa nama yang memuncaki perolehan survei, yang dinilai jadi opsi reshuffle.

Presiden Joko Widodo berdialog dengan nelayan dan pedagang di Dermaga Huseka'a Hitu,  Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku,  Kamis (25/3). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Di bidang ekonomi, untuk tiga besar ada nama Ida Fauziah menempati posisi pertama yang dinilai masyarakat perlu untuk direshuffle dengan presentase 46 persen; Teten Masduki 28,5 persen; Syahrul Yasin Limpo 27 persen; dan menteri lainnya.

Di bidang Marivest, ada nama Sakti Wahyu Trenggono di 30,5 persen; Siti Nurbaya 23,8 persen; Arifin Tasrif 19 persen, dan menteri lainnya.

Di bidang Polhukam, ada nama Yasonna Laoly dengan 54 persen; Tjahjo Kumolo dengan 34 persen; Johnny G Plate 29 persen, dan menteri lainnya.

Di bidang PMK, ada Zainuddin Amali yang dinilai 41,2 persen responden perlu direshuffle; Gusti Ayu Bintang Darmavati 15 persen; Abdul Halim Iskandar 12,4 persen, diikuti nama-nama lainnya.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, berbicara di hadapan pelaku UMKM. Foto: Kemenkop UKM

"Ini kalau diasumsikan atau dikaji lebih dalam, nama-nama ini berkaitan dengan program pandemi. Teten Masduki, misalnya, dia tanggung jawab dengan UMKM," kata Dedi.

"Ida Fauziah urusi tenaga kerja, kemudian Menteri Desa yang punya program terkait pandemi. Jadi sebetulnya secara tidak langsung bahwa orang menaggap puas kepada presiden itu rujukannya personal, artinya karena Presiden Jokowinya, bukan karena kerja kolektif," pungkasnya.

Diketahui, dalam survei ini 56 persen masyarakat menilai puas atas kinerja Presiden Jokowi. Sementara hanya 36 persen yang puas atas kinerja Ma'ruf Amin.