Survei Litbang Kompas: 52,5% Warga Tak Puas Setahun Jokowi-Ma'ruf

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Lembaga survei Litbang Kompas menggelar jajak pendapat terkait kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di tahun pertamanya. Berdasarkan survei tersebut, rupanya ada 46,3 persen masyarakat yang mengaku tidak puas dengan periode kedua Presiden Jokowi itu dan 6,2 persen lainnya mengaku sangat tidak puas.

Dikutip dari harian Kompas, Rabu (21/10), dari pertanyaan yang sama, hanya 39,7 persen responden yang mengaku puas. Sedangkan 5,5 persen mengaku sangat puas dan 2,3 persen memilih untuk tidak menjawab.

Jika dijabarkan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dianggap paling memuaskan di bidang kesejahteraan sosial. Tercatat, ada 48,8 persen responden yang menilai kesejahteraan sosial di era Jokowi-Ma'ruf memuaskan dan 3,4 persen mengaku sangat puas. Sementara itu, 41 persen responden mengaku tidak puas, 5,5 persen mengaku sangat tidak puas, dan 1,3 persen tidak menjawab.

Di bidang penegakan hukum, periode kedua Jokowi ini dinilai tidak memuaskan oleh 54,4 persen responden dan 10,2 persen lainnya menilai sangat tidak puas. Hanya 30,2 persen responden yang menilai penegakan hukum di periode kedua Jokowi cukup memuaskan.

41,4 persen responden menilai, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi PR di bidang penegakan hukum yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. sedangkan di peringkat keduadan ketiga, adalah masalah penegakan hukum yang berkeadilan (28.4 persen) dan penuntasan kasus pelanggaran HAM (18,5 persen).

Selain itu, pemerintah juga dinilai belum cukup memuskan masyarakat di bidang perekonomian serta politik dan keamanan. Lebih dari 45 persen responden menilai penanganan di bidang ekonomi maupun politik dan keamanan kurang memuaskan dalam satu tahun terakhir.

Namun, di sisi lain, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani masalah di bidang pandemi, ekonomi, politik dan keamanan, serta kesejahteraan sosial cukup tinggi. Satu-satunya poin yang dianggap tidak meyakinkan untuk diselesaikan adalah masalah penegakan hukum (44,6 persen).

Survei ini digelar pada 14-16 Oktober 2020 dengan melibatkan 529 responden dari 80 kota/kabupaten di 34 provinsi melalui sambungan telepon. Margin of error survei ini mencapai sekitar 4,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

****

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona