Surya Darmadi Tanya Jaksa: Dakwaan Korupsi Rp 104 Triliun Kok Tipis?

8 September 2022 11:31
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi dan kuasa hukumnya Juniver Girsang di Pengadilan Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2022). Foto: Hedi/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi dan kuasa hukumnya Juniver Girsang di Pengadilan Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2022). Foto: Hedi/kumparan
ADVERTISEMENT
Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (8/9).
ADVERTISEMENT
Namun, sebelum dakwaan dibacakan, Surya Darmadi sempat mempertanyakan dakwaan jaksa tersebut. Ia bertanya kepada jaksa melalui hakim.
Hakim Ketua Fahzal Hendri menyampaikan pertanyaan Surya Darmadi kepada jaksa yakni kenapa dakwaan dari JPU yang diterima hanya 78 halaman.
"Katanya kok tipis dakwaannya," kata Fahzal Hendri kepada jaksa.
Jaksa lantas menjawab bahwa salinan yang diterima atau diberikan kepada terdakwa hanya lembaran yang akan dibacakan di persidangan.
"Yang diterima itu hanya yang akan dibacakan," kata Jaksa menjawab pertanyaan hakim.
Kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang, kemudian meluruskan soal pertanyakan kliennya tentang tebal-tipisnya dakwaan yang diterima itu.
JPU melimpahkan berkas dakwaan Surya Darmadi ke Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (2/9/2022). Foto: Kejagung
zoom-in-whitePerbesar
JPU melimpahkan berkas dakwaan Surya Darmadi ke Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (2/9/2022). Foto: Kejagung
Juniver mengatakan, kliennya mempertanyakan hal tersebut karena sebelumnya kliennya disangka merugikan negara hingga Rp 104 triliun. Namun yang didakwakan hanya sekitar Rp 78 triliun.
ADVERTISEMENT
"[didakwa merugikan negara] kerugian negara Rp 78 T, lantas dia tanya kepada saya, 'kok jaksa' [hanya itu] Rp 104 kemana lagi lembarannya," kata Juniver menjelaskan ke hakim.
Surya Darmadi mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman dijerat Kejaksaan Agung dugaan korupsi yang diduga merugikan negara. Keduanya diduga berkongkalikong dan membuat kesepakatan melawan hukum untuk menerbitkan, mempermudah, dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Padahal lahan yang diduga diincar itu berada dalam kawasan hutan. Baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Indragiri Hulu.
Kedua pihak diduga membuat kesepakatan untuk mengatur perizinan tersebut secara melawan hukum. Kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan dibuat secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip maupun AMDAL.
ADVERTISEMENT
Perbuatan keduanya dinilai menimbulkan merugikan perekonomian dan keuangan negara. Kejaksaan Agung menyebut total kerugian mencapai Rp 104 triliun.
Pada saat kasus ini mencuat, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut kasus ini merugikan keuangan negara dan perkonomian negara hingga Rp 78 triliun.
Belakangan, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Febrie Adriansyah menyebut ada penambahan nilai. Febrie merujuk hasil audit BPKP yakni terdapat kerugian negara sebesar Rp 4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara Rp 99,2 triliun. Sehingga totalnya sekitar Rp 104 triliun.
"Awal penyidik menyampaikan nilai kerugian negara Rp 78 triliun, sekarang sudah pasti perhitungan yang diserahkan dari BPKP itu kerugian negara senilai Rp 4,9 triliun, untuk kerugian perekonomian negara senilai Rp 99,2 triliun," ungkap Febrie dalam konferensi pers, Selasa (30/8).
ADVERTISEMENT
Namun dalam dakwaan, masih tercantum total Rp 78 triliun. Belum ada penjelasan mengenai perbedaan tersebut.
Perbedaan ini pun dianggap aneh oleh kuasa hukum Surya Darmadi. Kata dia, Kejagung tidak konsisten dalam menjerat kliennya bahkan menyebutnya sebagai keterangan palsu.
"Yang lebih aneh, statement Kejagung kerugian negara- perekonomian 104 T. Sementara di dakwaan 78 T. Ini kan bisa dikualifisir memberi keterangan palsu," kata Juniver kepada wartawan, Rabu (7/9).
"Jadi case ini banyak kejanggalan, keanehan. Ini yang saya mau pertanyakan kemana uang negara selebihnya setelah dikurangi 104 [menjadi 78]," pungkasnya.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·