Surya Paloh Minta MPR Kaji Ulang Pelaksanaan Pemilu Serentak
PerbesarADVERTISEMENT
Pimpinan MPR mengadakan pertemuan dengan DPP Partai NasDem. Dalam pertemuan itu, ada banyak yang dibahas, salah satunya terkait mekanisme penunjukan kapolri dan duta besar.
ADVERTISEMENT
"Misalnya dalam hal penentuan kapolri. Apa masih perlu dilakukan fit and proper test di DPR misalnya ya. Kemudian dalam hal peningkatan dan penunjukan duta besar begitu juga yang lain-lain," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).
Bamsoet mengatakan usulan itu akan dipertimbangkan oleh pihaknya. Ia menyebut usulan tersebut dikemukakan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Ini hanya pemikiran-pemikiran dari Pak Surya yang menggoda kita untuk kita berpikir dan kemudian kita lakukan diskursus kepada publik tentang hal-hal tersebut," tuturnya.
Tidak hanya itu, Bamsoet juga mengungkapkan Paloh meminta MPR meninjau ulang pelaksanaan pemilu serentak. Permintaan ini, kata Bamsoet, akan dipertimbangkan.
"Tadi Pak Surya juga menggoda dengan tafsir MK, yang memutuskan kemarin pemilu serentak yang menimbulkan banyak dampak, apakah ini masih ingin kita pertahankan untuk 5 tahun ke depan atau kita pisah agar memperkecil rsiiko kita dalam berbangsa dan bernegara," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Bamsoet menyebut jika memang ingin pemilu serentak tidak dilaksanakan lagi, maka amandemen UUD 1945 harus dilakukan.
"Kalau kita ingin pisah, artinya tidak bisa dihindari itu amandemen. Karena itu adalah keputusan MK yang menafsirkan UUD 1945 bahwa pemilu harus dilakukan secara serentak," ujarnya.
Kepada Bamsoet, Paloh meminta agar sistem presidensial dapat lebih diperkuat agar pemerintah mempunyai fondasi yang kokoh.
"Semangat baru yang disampaikan Bang Surya boleh kita merubah, tapi semangat untuk mempertahankan atau menjaga sistem presidensial dan harus diperkuat, itu penting. Jadi tidak boleh ke depan pemerintahan itu lemah atau kalah kuat," pungkasnya.