Susi: 'Susinisasi' Bantu Kembalikan Rp 8,23 T ke Negara Selama 3 Tahun

19 April 2018 13:19 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri KKP Susi Pudjiastuti. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri KKP Susi Pudjiastuti. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengenai efisiensi dan keterbukaan anggaran atau 'Susinisasi' menuai pujian dari banyak pihak. Kebijakan tersebut dianggap mampu mencegah praktik korupsi dalam birokrasi pemerintahan.
ADVERTISEMENT
Susi mengatakan, selama tiga tahun terakhir, KKP mampu mengembalikan uang kepada negara yang terbilang tak sedikit, bahkan mencapai triliunan rupiah. Uang tersebut berasal dari pengehamatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Dari 'Susinisasi' ini Pak Presiden dan Pak JK yang bilang ini, bukan saya, 'Susinisasi' itu kita bantu kembalikan uang Rp 8,23 triliun kepada negara dalam 3 tahun," jelas Susi saat talkshow yang bertajuk 'Membangun Sistem Antikorupsi' di Aula Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, (19/4).
Ilustrasi Uang Rupiah (Foto: Thinkstock)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Uang Rupiah (Foto: Thinkstock)
Saat masuk ke dalam birokrasi dan menjadi menteri, Susi mengaku sempat mengalami kesulitan dalam mengawasi anggaran. Padahal kata Susi, banyak anggaran yang kurang tepat dan menyebabkan penyimpangan dalam birokrasi, contohnya korupsi.
"Dalam birokasi itu menyebabkan banyak hal yang sebetulnya itu saya lihat sudah ada penyimpangan, tetapi karena ada dibungkus dengan bahasa birokasi yang begitu bagus tidak kelihatan. Saya pusing, lihat kontrol anggaran, diplototin itu susah," cerita Susi.
ADVERTISEMENT
Oleh karena itu, melalui 'Susinisasi', Susi mendorong agar kementerian dan lembaga pemerintahan dapat menggunakan anggaran secara terbuka. Menurutnya, rakyat adalah pihak yang tepat untuk mengawasi anggaran pemerintah.
"Kita harus terbuka, kalau enggak terbuka ya (pengawasan) sulit. tetap bagaimanapun juga auditor terbaik, monitoring terbaik adalah civil sociaty (rakyat -red). pastikan civil society perlu diilibatkan, dan perlu konsistensi," terang Susi.
"Jadi kalau birokrasi gagal melaksanakan tugas, berarti dia menjadi sumber delegitimasi negara. Jadi saya masuk ke tranparansi, akuntabilitas, melalui 'Susinisasi'," pungkas Susi.
Hemat anggaran ala Menteri Susi. (Foto: Faisal Nu'man/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Hemat anggaran ala Menteri Susi. (Foto: Faisal Nu'man/kumparan)