Swasta Minta Disdik DKI Tak Buka Penerimaan Siswa Sekolah Negeri via Mutasi

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Foto: Shutter Stock

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di DKI Jakarta telah berakhir. Namun rupanya masih tersedia sebanyak 7.758 bangku kosong di sekolah negeri. Mayoritas kuota yang tidak terisi penuh terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta berencana memanfaatkan ribuan kursi kosong untuk siswa sekolah swasta yang ingin mutasi atau pindah ke sekolah negeri pada pergantian semester.

Namun rencana Disdik DKI ditolak Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) DKI Jakarta. BMPS DKI yang membawahi sekolah-sekolah swasta di Jakarta meminta Disdik tak membuka penerimaan siswa sekolah negeri via jalur mutasi.

Sebab hingga saat ini sekolah swasta masih kekurangan murid. Apabila jalur mutasi dibuka, sekolah swasta semakin kehilangan murid.

"Bu Nahdiana (Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta) kan ngomong tadi, 'nanti di akhir semester kita akan publish lagi'. Jangan lah Bu, nanti sekolah swasta ngejerit lagi, ribut lagi. Ini PPDB-nya sudah bagus, sudah berhasil, dinamikanya sudah reda. Nanti tengah tahun, tengah semester ribut lagi gara-gara Ibu buka pintu," kata Ketua BMPS DKI, Imam Parikesit, kepada wartawan, Selasa (14/7),

Ilustrasi siswa SD Foto: Ridho Robby/kumparan

Imam menilai jika rencana tersebut jadi dilakukan, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) di sekolah swasta menjadi kacau. Sebab sekolah swasta sudah mengalokasikan anggaran berdasarkan siswa yang masuk.

"Kita menghitung anggaran. Jumlah murid (per kelas) 36 kali sekian. Nah kalau (murid) keluar 4, 3, bahkan 1 sekolah kadang-kadang keluar 1 kelas, jebol RAPBS-nya, anggarannya. Kita sudah menghitung dari 36 siswa sekian SPP," ucap Imam.

Lebih lanjut, Imam menyatakan persoalan sekolah swasta di DKI yakni kekurangan murid. Sebab sebanyak 60 persen sekolah swasta yang masih belum berkualitas. Sementara, jumlah bangku sekolah jauh lebih banyak dari peserta didik. Ditambah dengan mutasi murid ke sekolah negeri, kata Imam, sekolah swasta akan semakin menjerit.

"Tapi sekarang kan sudah mulai ada isyarat pemerintah provinsi, gubernur, disdik, dan DPRD juga ngomong begitu 'swasta harus dibantu', kita akan bicara soal itu. Artinya bahwa Pemprov DKI harus mengalokasikan anggaran untuk bagaimana meningkatkan mutu sekolah swasta. terutama yang bawah-bawah," tutup Imam.

***