Syafruddin: Yang Radikal Bukan Masjidnya, Tapi Individunya

20 November 2018 16:09 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin. (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin. (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)
ADVERTISEMENT
Waketum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafruddin angkat bicara soal laporan BIN yang menyebut ada sejumlah masjid yang terpapar radikalisme. Ia menyebut, data tersebut sebenarnya bukan ditujukan kepada masjidnya, namun kepada individu yang beraktivitas di masjid tersebut.
ADVERTISEMENT
"Apa yang disampaikan oleh aparat, apa pun yang disampaikan, bahwa ada unsur kegiatan radikalisme, tidak ditujukan kepada masjid. Bukan masjid, tetapi orang-orangnya, individu atau kelompok. Kalau masjid, clear," kata Syafruddin di Masjid Cut Meutya, Jakarta Pusat, Selasa (20/11).
"Masjid itu saya yakin, saya jaminlah, clear. Tidak bisa bergerak, wong benda mati," sambung eks-Wakapolri itu.
Syafruddin menuturkan, pihaknya tak bisa membatasi kajian islam di masjid. Namun, ia memberi catatan, masjid harus disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar jauh dari radikalisme.
"Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kita makanya masjid itu (jaga) dengan kreativitas seperti ini supaya kita disibukkan dengan cara atau kegiatan yang positif tentu supaya kita bisa menjaga kehidupan beragama yang seimbang," ungkapnya.
Spanduk Bahaya Radikalisme (Foto: ANTARA/Andreas Fitri A.)
zoom-in-whitePerbesar
Spanduk Bahaya Radikalisme (Foto: ANTARA/Andreas Fitri A.)
BIN membuka informasi adanya 41 masjid di lingkungan pemerintahan yang terpapar radikalisme. Tak hanya itu, terdapat 7 masjid di lingkungan kampus negeri yang terpapar hal yang sama.
ADVERTISEMENT
Jubir Kepala BIN Wawan Hari Purwanto menjelaskan, data tersebut merupakan hasil survei terhadap kegiatan cermah yang disampaikan beberapa penceramah di masjid lingkungan pemerintahan.
"Survei dilakukan oleh P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) NU yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN," ucap Wawan dalam keterangan tertulis, Minggu (18/11).