Tahun 2021, Pemkot Semarang Kucurkan Dana Rp 1 M ke Setiap Kelurahan

Wali kota Semarang Hendrar Prihadi. Foto: Dok. Pemerintah Kota Semarang

Mulai tahun 2021, setiap kelurahan di Kota Semarang akan mendapatkan alokasi anggaran minimal Rp 1 miliar. Anggaran yang akan dikelola lurah bersama masyarakat itu untuk meningkatkan pembangunan. Anggaran itu tidak termasuk honor RT, RW, LPMK, dan Karang Taruna.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan mengalokasikan anggaran senilai Rp 1 miliar untuk tiap kelurahan itu merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan percepatan pembangunan wilayah. Selain itu, sebagai bentuk usulan perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up).

“Dengan ditentukannya jumlah anggaran yang dikelola, lurah akan memiliki tambahan titel yaitu sebagai kuasa pengguna anggaran. Di mana harus rajin berkeliling untuk membuat program prioritas di lingkungannya serta berkomitmen untuk kreatif dan inovatif sesuai aturan agar membuat wilayahnya maju,” ujar Hendi, saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tugu, Jumat (7/2).

Dari jumlah yang digelontorkan bagi tiap-tiap kelurahan itu, sebesar Rp 100 juta dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan dan kegiatan Posyandu. Sehingga anak-anak di Kota Semarang dapat memiliki asupan gizi yang baik serta terhindar dari ancaman stunting dan kekurangan gizi.

Hendi juga menyampaikan Musrenbang merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan kepada Pemerintah Kota Semarang mengenai prioritas dan program apa yang perlu dilakukan di wilayah masing-masing. Dia berharap masyarakat dapat memanfaatkan Musrenbang ini untuk menyampaikan gagasan, usulan, ide guna peningkatan pembangunan di wilayahnya sehingga dapat dilakukan dengan cepat.

”Beberapa kali Saya didatangi oleh warga yang mengadu adanya jalan yang rusak di kampungnya. Lalu saya tanya apakah itu sudah disampaikan saat Musrenbang belum? Ternyata belum semua warga paham akan fungsi dari Musrenbang. Ini PR kita bersama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa apa pun yang terjadi di lingkungannya harus bisa disampaikan kepada pemerintah agar dapat dilakukan perbaikan baik lewat

Musrenbang, LaporHendi, Medsos, kegiatan jalan sehat, atau disampaikan langsung ke Pak Lurah dan Pak Camat,” ujar dia.

Terkait banjir yang beberapa lalu menimpa wilayah Mangkang, menurut Hendi permasalahan utamanya adalah terkendala soal lahan yang belum dibebaskan. Namun saat ini 7 bidang lahan sudah dibebaskan oleh Pemkot Semarang.

"Artinya di tahun ini kita akan menagih janji ke pemerintah pusat untuk segera dilakukan normalisasi Kali Beringin dengan anggaran sebesar Rp 150 miliar.

Melalui kesepakatan tersebut, harapannya normalisasi dapat segera terealisasi sehingga tidak ada lagi cerita tentang tanggul jebol dan banjir di wilayah Mangkang.

Dalam menangani banjir, selama ini Pemkot Semarang telah melakukan normalisasi di sejumlah sungai seperti Kali Tenggang, Kali Seringin, Kali Banger, Kali Babon, dan Kali Asin. Di samping itu juga mengaktifkan 49 pompa berkapasitas 7.500 – 12.000 liter per detik.

Sehingga yang semula di tahun 2011 jumlah wilayah banjir adalah 41% kini berkurang menjadi 13,71%. Harapannya di tahun ini wilayah Mangkang sudah mulai tersentuh dalam penanggulangan banjir melalui normalisasi kali Beringin.