News
·
4 Agustus 2021 10:17
·
waktu baca 1 menit

Tak Perlu Khawatir, Warga Belum Punya NIK Bisa Divaksin COVID-19, Ini Alurnya

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Tak Perlu Khawatir, Warga Belum Punya NIK Bisa Divaksin COVID-19, Ini Alurnya (997092)
searchPerbesar
Warga Jakarta melakukan vaksinasi dengan mobil vaksin keliling. Foto: Pemprov DKI Jakarta
Kemenkes menetapkan warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini bisa divaksin COVID-19. Hal ini diputuskan dalam upaya meningkatkan percepatan vaksinasi di Indonesia khususnya bagi kelompok rentan.
ADVERTISEMENT
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes drg Widyawati, MKM mengatakan, Kemenkes telah mengeluarkan Surat Edaran nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan.
Surat Edaran itu ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota, dan masyarakat.
''Surat edaran itu dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK,'' kata Widyawati mengutip situs Kemenkes, Rabu (4/8).
Tak Perlu Khawatir, Warga Belum Punya NIK Bisa Divaksin COVID-19, Ini Alurnya (997093)
searchPerbesar
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Sinovac kepada warga saat mobil vaksin keliling singgah di Kantor Kelurahan Cipedak, Jakarta, Selasa (13/7/2021). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
Secara umum, teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 membutuhkan pendataan warga yang akan dimasukkan dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19. Pendataan ini memuat nama dan alamat (by name and by address), serta nomor induk kependudukan.
ADVERTISEMENT
Oleh sebab itu, Kemenkes telah menentukan sistem vaksinasi bagi warga yang belum memiliki NIK. Berikut alur dan tata caranya menurut SE terbaru Kemenkes:
  1. Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi, perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota terkait dalam rangka pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan, seperti kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB), serta masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK.
  2. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya, Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota memastikan agar instansi dan perangkat daerah terkait seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat apabila terdapat target sasaran vaksinasi COVID-19 yang belum memiliki NIK.
  3. Pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di satu lokasi pelayanan yang disepakati sehingga masyarakat dapat terlayani dan kebutuhan NIK dapat terpenuhi.
  4. Kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK dapat mengoptimalkan ketersediaan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Apabila kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 masih belum mencukupi, maka Dinkes atau Dinkes Kabupaten/Kota dapat mengajukan usulan kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 kepada Kemenkes sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
ADVERTISEMENT