Tak Setuju dengan Jokowi, Mahfud Sebut Anggaran Pertahanan Tak Ada yang Rahasia

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri), dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD tidak setuju dengan Presiden Jokowi yang menilai data pertahanan banyak yang harus dirahasiakan.

Mahfud mengatakan, anggaran pertahanan yang dalam debat sempat disinggung bukan rahasia. Sementara yang dirahasiakan hal-hal yang terkait dengan intelijen atau strategi penyerangan.

"Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, situasinya begitu. Kan, itu bukan rahasia. Ndak ada, ndak ada dari yang kemarin yang harus dirahasiakan pertanyaannya itu. Kalau saya, ya," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1).

Mahfud mengatakan, saat dia menjabat Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur), tidak ada data pertahanan yang rahasia.

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Mana yang rahasia? Saya tahu mana UU yang rahasia. Ndak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan," ujarnya.

"Itu, kan, soal alutsista. Enggak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembugan, bukan debat," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan banyak data pertahanan yang harus dirahasiakan karena menyangkut strategi negara.

"Banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut strategi besar negara. Enggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong, enggak bisa," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Banten, Senin (8/1).

Ia pun mencontohkan data pembelian alutsista yang bisa dibuka ke publik. Meski demikian, tidak semuanya bisa diungkap.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka," ujar Jokowi.