Taliban: Wanita Tak Perlu Ada di Kabinet, Harusnya Melahirkan Anak

Taliban kuasai Istana Presiden. Foto: Zabi Karimi/AP

Taliban kembali mengutarakan pernyataan kontroversial mengenai perempuan. Juru bicara Taliban, Sayed Zekrullah Hashimi, mengatakan perempuan tak perlu berada di kabinet pemerintahan dan cukup melahirkan serta membesarkan anak.

Dilansir Times of India, ucapan tersebut dilontarkan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Afghanistan TOLO News pada Jumat (10/9) lalu.

Taliban baru saja mengumumkan kabinet pemerintahan baru Afghanistan pekan lalu. Jabatan dalam pemerintahan interim ini seluruhnya diisi oleh para pria pimpinan tinggi Taliban.

Tidak ada perempuan, orang-orang dari kelompok minoritas, ataupun pihak dari pemerintahan Ashraf Ghani pada pemerintahan sementara ini.

“Seorang wanita tak perlu berada di kabinet pemerintahan. Seorang perempuan tak bisa menjadi menteri, itu sama saja meletakkan beban di lehernya yang jelas tak bisa ia pikul,” ujar Zekrullah Hashimi.

“Mereka harus melahirkan dan membesarkan anak-anak sesuai dengan ajaran Islam. Para pengunjuk rasa perempuan tak bisa merepresentasikan seluruh perempuan di Afghanistan,” lanjutnya.

Ketika presenter TOLO News mengatakan bahwa perempuan merupakan setengah atau sebagian dari masyarakat, Hashimi justru mengatakan Taliban tidak mempertimbangkan perempuan sebagai sebagian dari masyarakat.

“Setengah seperti apa? Istilah ‘setengah’ sendiri di sini disalahartikan,” kata Hashimi.

Beberapa hari belakangan, perempuan Afghanistan terus melakukan unjuk rasa menolak pemerintahan baru Afghanistan yang seluruhnya dijabat oleh laki-laki. Bahkan, kantor berita CNN melaporkan Taliban menggunakan cambuk dan tongkat untuk membubarkan para pengunjuk rasa.

Pembela hak-hak perempuan Afghanistan dan aktivis sipil protes untuk menyerukan kepada Taliban untuk pelestarian prestasi dan pendidikan mereka, di depan istana kepresidenan di Kabul, Afghanistan, Jumat (3/9). Foto: Stringer/REUTERS

Perkataan Hashimi ini tidak sejalan dengan janji-janji Taliban. Sebelumnya Taliban berkomitmen untuk menghormati hak-hak perempuan sesuai syariah Islam.

Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah Afghanistan harus menunjuk perempuan pada jabatan tinggi di badan pemerintahan.

“Kami bukanlah perempuan yang dulu. Kami menginginkan hak kami. Kemarin, kami menghadapi kekerasan, tetapi kami akan terus melanjutkan perjuangan kami,” tegas seorang pengunjuk rasa, Diba Farahmand.

Baru-baru ini, Taliban juga mengeluarkan aturan baru dalam pendidikan bagi perempuan. Kelas pembelajaran perempuan dan laki-laki akan dipisah, dan perempuan hanya akan diajar oleh guru perempuan.

Sementara di perguruan tinggi swasta, perempuan diminta menggunakan niqab (cadar), keluar masuk gedung kampus dengan pintu yang berbeda dengan laki-laki, serta harus menyelesaikan kelas 5 menit lebih awal dibandingkan laki-laki.

Hal ini, menurut Taliban, untuk menghindari perempuan dan laki-laki bertemu di luar bangunan kampus.