Tanggapan Pemda saat Pemerintah Pusat Sedang Kaji PP Karantina Wilayah
PerbesarADVERTISEMENT
Pemerintah Pusat masih menggodok aturan tentang Karantina Wilayah untuk menanggulangi wabah virus corona . Bila tak ada aral melintang, paling tidak Peraturan Pemerintah (PP) tersebut bisa siap pekan ini.
ADVERTISEMENT
Payung hukum soal karantina wilayah sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan PP ini dibentuk agar ada keselarasan antara pusat dan daerah saat lockdown lokal diterapkan.
Sejumlah daerah yang terdampak COVID-19 pun sudah memberikan tanggapan terkait PP tersebut. Bahkan, sebelum PP tersebut dikeluarkan, saat ini sudah ada sejumlah daerah yang sudah membahas dan bahkan menerapkan lockdown di wilayah mereka.
"Ya, jadi itu termasuk yang sedang dibahas. Nanti kalau sudah final diumumkan," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Sabtu (23/3).
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim bertemu untuk membahas kesiapan kedua kota penyangga ibu kota itu bila harus menghadapi karantina wilayah alias lockdown. Meski begitu, keduanya belum merinci kapan lockdown diberlakukan.
ADVERTISEMENT
Ade Yasin menilai, keputusan kota dan kabupaten Bogor tergantung pada keputusan Jakarta menyikapi penularan virus corona ini.
"Jadi ketika Jakarta duluan di lockdown, ya kami mungkin menyesuaikan nanti. Tetapi kalau kami harus lockdown dulu, sementara Jakarta tidak, orang akan terus berbondong-bondong," ungkap Ade.
Hal senada juga diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil. Menurutnya, opsi karantina wilayah juga masih dibahas dan disiapkan di jajarannya.
"Jadi, Pemerintah Jawa Barat sedang menyiapkan opsi-opsi agar masyarakat bisa siap kalau opsi lockdown atau karantina wilayah dari skala kelurahan, kecamatan, dan kota itu harus dilakukan," kata dia melalui keterangannya, Minggu (29/3).
Jika nanti waktunya telah tiba untuk karantina, Ridwan Kamil meminta masyarakat Jabar agar tidak terkejut atau panik. Pemerintah bakal menyiapkan segala sesuatu terkait karantina wilayah dengan maksimal.
ADVERTISEMENT
"Kalau nanti waktunya tiba, masyarakat jangan kaget dan tentunya kita harus persiapkan segalanya dengan baik," ujarnya.
Sementara itu, Jawa Tengah termasuk salah satu daerah yang dikhawatirkan akan terjadi lonjakan jumlah kasus positif COVID-19. Pasalnya, di saat jumlah kasus virus corona di Jakarta dan Jawa Barat meningkat, ribuan orang justru memilih pulang kampung, salah satunya ke Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengaku sudah sepakat dengan Pemprov DKI dan Jabar untuk membatasi pergerakan orang di zona merah ke luar daerah. Pasalnya, ia tak ingin jumlah pasien di Jateng bertambah bersamaan dengan orang-orang yang mudik.
"Maka proposal ini kita kirim ke pusat. Pak Doni (Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monard0) juga komunikasi intens, Pak Gubernur silakan buat imbauan. Saya buat anjuran itu, saya ceritakan gimana evidence-nya di Jateng dan agar orang bisa paham. Enggak tahu mempan atau enggak," tutur Ganjar.
Lebih lanjut, politikus PDIP itu berharap agar penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait karantina wilayah segera rampung. Sehingga pergerakan orang di zona merah corona dibatasi.
ADVERTISEMENT
"Intinya sebenarnya kalau zona merah jangan masuk jangan keluar. Kita koordinasi dengan pusat. Kita tunggu yang disampaikan Pak Mahfud untuk buat PP ini bisa segera dilaksanakan," tuturnya.
"Kita sudah plan a plan b sampai worst skenario apa yang harus kita lakukan. Kita belajar dari Italia, Amerika. Amerika di Hawai mereka cuek sampai digropyok sama polisi-polisi di sana," tandas dia.
***
kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!
