Tantangan Terberat Satgas COVID-19 di Pilkada 2020: Hindari Kerumunan

Warga menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta. Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto

Komisi VIII DPR hari ini mengadakan RDP dengan Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo. Salah satu yang disinggung adalah rencana Satgas untuk pencegahan COVID-19 di masa Pilkada 2020 yang tetap berlangsung 9 Desember mendatang.

"Komisi II menetapkan Pilkada jalan terus, ini keputusan politik yang harus diamankan. Bebannya tapi dibebankan ke Pak Kepala Satgas. Jadi protokol seperti apa yang disiapkan terkait dengan tahapan pilkada tersebut?" tanya Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily, kepada Doni di ruang rapat paripurna, Selasa (22/9).

"Apa yang disiapkan Satgas untuk mencegah penularan COVID-19 di tengah Pilkada yang akan tetap dilaksanakan 9 Desember? Apakah Satgas dan aparat berani tegas enggak bubarkan kerumunan?" lanjutnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen (TNI) Doni Monardo mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Menjawab pertanyaan Ace, Doni mengakui pihaknya juga harus ikut mengamankan jalannya Pilkada 2020 karena merupakan kebijakan politik negara.

Doni mengungkapkan tantangan terberatnya adalah bagaimana menghindari terciptanya kerumunan.

"Yang paling berat adalah menghindari kerumunan, itu paling berat dari semua tahapan pilkada. Karena pesta demokrasi pasti kumpulkan massa sebanyak mungkin, tapi PKPU putuskan (maksimal) 100 orang, tapi itu tak bisa ditertibkan," ungkap Doni.

Ia berharap masyarakat bisa ikut menilai sendiri mana pejabat maupun calon kepala daerah yang bisa memberikan contoh perilaku tetap waspada dengan penyebaran virus corona.

"Kalau dari awal calon kepala daerah ini tauladan, pakai masker, jaga jarak, dan diatur bisa sekian orang ini patuh, ini kita dorong orang yang punya komitmen," tuturnya.

Rekomendasi Satgas untuk Kurangi Kerumunan selama Pilkada 2020

Warga menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/7). Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto

Meski begitu, Doni menyampaikan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan para calon kepala daerah di semua wilayah pemilihan Pilkada 2020. Salah satunya dengan menggunakan metode kampanye virtual, serta memanfaatkan fasilitas pemerintah pusat di daerah.

"Beberapa rekomendasi untuk mengurangi terjadinya kerumunan antara lain gunakan metode kampanye virtual, pemanfaatan fasilitas di daerah yang punya pemerintah pusat seperti TVRI dan RRI. Sehingga calon diberikan kesempatan menyampaikan programnya menggunakan TVRI dan RRI di daerah. Misal, TVRI dan RRU bisa diberikan aspek operasional sehingga bisa kurangi kerumunan," jelas Doni.

"Kami akan matangkan lagi manajemen pelaksanaan pilkada, sehingga semua risiko yang terjadi bisa diminimalisir," tutup dia.

=====

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona