Tarik Ulur Proses Pemilihan Ketum Golkar

Menteri Airlangga Hartarto (tengah) saat Rakornas di Sentul, Jawa Barat, pada Rabu (13/11/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Partai Golkar akan menggelar Munas pada awal Desember untuk memilih calon ketua umum. Tapi sebelum Munas berlangsung, persaingan antar kandidat caketum sudah panas. Masing-masing kubu masih mempersoalkan cara pemilihan Ketum, melalui voting atau musyawarah.

Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie alias Ical berharap agar pemilihan ketum berlangsung secara musyawarah mufakat. Sikap Ical ini senada dengan Ketum Golkar yang mencalonkan lagi maju, Airlangga Hartarto, menginginkan pemilihan ketum secara musyawarah.

"Saya tuh penginnya musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau calonnya ada beberapa, kan kalau bermusyawarah kan baik. Tenaga kan bisa disimpan untuk berkompetisi dengan pihak lain. Paling baik musyawarah mufakat," kata Ical di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11).

Ical mengatakan, dengan mekanisme musyawarah setiap calon ketum dapat saling berunding untuk menyusun agenda partai ke depan dengan baik. Mantan Ketum Golkar ini menilai konsolidasi partai juga akan terbina lebih baik jika mekanisme pemilihan ketum melalui musyawarah.

"Kemudian saya harapkan calon-calon yang muncul nanti lakukan musyawarah mufakat kemudian menyusun satu organisasi yang terbaik," tambah Ical.

Namun Wakorbid Pratama Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) --yang jadi rival Airlangga-- menuturkan, apabila ada calon yang merasa sudah mendapat dukungan mayoritas kader, seharusnya tak perlu takut dengan proses voting. Bamsoet sejak awal memang mendorong proses pemilihan ketum melalui voting.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Ketua MPR itu tak ingin demokrasi tak berkembang karena adanya proses pemilihan secara aklamasi.

"Kalau yakin didukung mayoritas pemilik suara, kenapa mesti takut kemudian merancang untuk aklamasi. Pasti demokrasi dan menang itu akan tercapai melalui pertarungan di Munas," kata Bamsoet di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11).

"Pelajaran pahit ini harus jadi renungan bagi kita semua bahwa demokrasi yang ada di Golkar jangan dibunuh biarkan dia berkembang," tambah Bamsoet.

Bamsoet khawatir aklamasi hanya akan menimbulkan perpecahan di tubuh partai, seperti kasus dualisme kepengurusan Golkar akibat hasil Munas di Ancol dan Bali pada 2014 silam.

Tarik ulurnya pemilihan Ketum Golkar ini pun mendapatkan perhatian dari tokoh senior partai beringin itu. Salah satunya dari Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Akbar Tandjung.

Akbar memberikan catatan, apabila pemilihan ketum Golkar tidak bisa musyawarah, maka dapat dilakukan melalui proses voting.

Mekanisme ini terkait keinginan Airlangga dan para pendukungnya yang ingin agar musyawarah alias aklamasi, namun caketum Bambang Soesatyo menantang voting atau penghitungan suara.

"Munas akan memilih dan menetapkan ketum Partai Golkar untuk 5 tahun ke depan. Ada proses sesuai AD ART yang mengatur soal ini. Catatan saya, jika proses tidak bisa ditempuh dengan musyawarah mufakat, maka terpaksa dilakukan dengan pemungutan suara," kata Akbar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11).

Ia mengatakan proses pemungutan suara sah dilakukan sebagaimana Munas sebelumnya. Sebab, telah diatur dalam tata tertib partai. Namun, intinya dia berharap apa pun mekanismenya, Munas berjalan tertib.

Perebutan kursi ketua Golkar saat ini kembali memanas setelah Wakorbid Pratama Golkar Bambang Soesatyo tetap ingin maju sebagai calon ketua. Keinginan itu, dinilai melanggar kesepakatan bersama Airlangga, karena Bamsoet sudah menjadi ketua MPR.

Namun, Bamsoet berdalih tetap maju karena dukungan daerah. Artinya, Airlangga harus menghadapi Bamsoet dalam pemilihan di Munas 4-6 Desember untuk menjadi ketua umum Partai Golkar lagi.

Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto menghadiri Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan