News
·
27 Februari 2021 15:14

Tata Cara Vaksinasi Mandiri yang Perlu Pengusaha Tahu

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Tata Cara Vaksinasi Mandiri yang Perlu Pengusaha Tahu (122489)
Seorang wartawan disuntik vaksin COVID-19 di Hall Basket, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2021). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Kemenkes telah menetapkan aturan pelaksanaan vaksinasi mandiri bagi perusahaan lewat Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
ADVERTISEMENT
Permenkes tersebut mengatur detail soal mekanisme pelaksanaan, jenis vaksin yang digunakan, hingga pendistribusian vaksin corona. Aturan ini ditetapkan Menkes Budi Gunadi Sadikin pada 24 Februari 2021, dan diundangkan sehari setelahnya.
Juru bicara vaksinasi Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi, menyatakan vaksinasi mandiri atau gotong royong ini tidak akan mengganggu pelaksanaan vaksinasi gratis yang tengah dijalankan pemerintah.
Tata Cara Vaksinasi Mandiri yang Perlu Pengusaha Tahu (122490)
Jubir vaksinasi perwakilan Kemenkes, dr. Siti Nadia. Foto: Satgas COVID-19
"Vaksinasi gotong royong ini tentunya tidak akan mengganggu vaksinasi gratis yang sedang dijalankan pemerintah. Dan seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan vaksin yang disediakan secara gratis oleh pemerintah," tutur Nadia, Jumat (27/2).
Bagi pengusaha atau perusahaan yang ingin melaksanakan vaksinasi mandiri, berikut adalah ketentuan-ketentuan yang mesti dipahami berdasarkan Permenkes tersebut.

1. Apa dan siapa sasaran vaksinasi mandiri?

Menurut Permenkes, vaksinasi mandiri atau gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.
Tata Cara Vaksinasi Mandiri yang Perlu Pengusaha Tahu (122491)
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 kepada pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang Jakarta, Kamis (25/2/2021). Foto: WAHYU PUTRO A/ANTARA FOTO
Kemudian Pasal 10 dalam Permenkes itu menyebutkan, perwakilan negara asing atau organisasi nirlaba internasional yang sedang bertugas di Indonesia dapat mengikuti pelaksanaan vaksinasi gotong royong atau vaksinasi program.
ADVERTISEMENT
Nantinya, setiap perusahaan maupun organisasi yang ingin melaksanakan vaksinasi mandiri ini harus melakukan pendataan sasaran penerima vaksinnya.

2. Berapa harga vaksin corona yang ditetapkan?

Dalam Pasal 23 ayat (1) tertulis besaran tarif maksimal untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong akan ditetapkan oleh Menkes Budi Gunadi.
Sementara untuk biaya pelayanan di faskes milik masyarakat atau swasta yang akan digunakan sebagai lokasi vaksinasi tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan Menkes.

3. Jenis vaksin corona apa yang boleh dan tidak boleh digunakan?

Tata Cara Vaksinasi Mandiri yang Perlu Pengusaha Tahu (122492)
Ilustrasi vaksin Moderna COVID-19. Foto: Eric Gaillard/REUTERS
Pasal 7 ayat (4) mengatur jenis vaksin corona untuk vaksinasi mandiri harus berbeda dengan jenis vaksin COVID-19 yang digunakan pada vaksinasi program pemerintah.
Siti Nadia menyebut vaksinasi mandiri ini harus menggunakan jenis vaksin di luar Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Maka dari itu, Bio Farma tengah menjajaki kerja sama dengan produsen vaksin luar negeri Sinopharm dan Moderna untuk digunakan dalam vaksinasi gotong royong.
ADVERTISEMENT
"Contohnya, kami mulai bekerja sama melakukan pembicaraan dengan Sinopharm. Ini perusahaan vaksin dari Beijing dengan platform teknologi inactivated. Ini sama dengan Sinovac," ungkap Juru bicara vaksinasi PT Bio Farma, Bambang Heriyanto.
"Kita sedang menjajaki kerja sama dengan Moderna, vaksin dari Amerika Serikat dengan platform mRNA [atau komponen materi genetik yang direkayasa menyerupai virus tertentu]," lanjut dia.

4. Di mana saja vaksinasi mandiri boleh dilakukan?

Kemenkes mengatur pelaksanaan vaksinasi ini hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan milik masyarakat atau swasta yang memenuhi persyaratan. Namun, ditegaskan lokasinya harus berbeda dengan tempat pelayanan vaksinasi program. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22.
Selain itu, faskes yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan vaksinasi mandiri tetap harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
ADVERTISEMENT

5. Bagaimana proses pendistribusian vaksin corona untuk program mandiri?

Dalam Pasal 19 diatur pendistribusian vaksin corona untuk vaksinasi gotong royong hanya boleh dilaksanakan oleh PT Bio Farma. Nantinya, Bio Farma mendistribusikannya ke fasilitas kesehatan milik masyarakat atau swasta dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
Sementara itu, jumlah vaksin corona yang didistribusikan harus menyesuaikan kebutuhan vaksin corona dari tiap-tiap perusahaan.

6. Apakah penerima vaksin dalam program ini dipungut biaya?

Tata Cara Vaksinasi Mandiri yang Perlu Pengusaha Tahu (122493)
Petugas kesehatan bersiap menyuntikan vaksin COVID-19 kepada pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang Jakarta, Kamis (25/2/2021). Foto: WAHYU PUTRO A/ANTARA FOTO
Bagi karyawan atau karyawati dan keluarganya sebagai penerima vaksin, pelaksanaan vaksinasi ini tidak akan dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (5).
Tak hanya itu, mereka juga akan dijamin pengobatan secara gratis jika terjadi efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) setelah disuntikkan vaksin. Namun, pendanaan pengobatan ini tidak ditanggung oleh perusahaan atau badan swasta, melainkan pemerintah.
ADVERTISEMENT
"(4) Pendanaan untuk pelayanan kesehatan bagi penerima Vaksin COVID-19 yang mengalami gangguan kesehatan akibat Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan atau program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

7. Setelah divaksinasi, apa saja yang akan didapat penerima vaksin?

Bagi karyawan atau karyawati beserta keluarganya yang telah mendapatkan suntikan vaksin corona, mereka akan diberikan kartu vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik. Kartu dan sertifikat ini juga berlaku bagi penerima vaksin yang mengikuti vaksinasi program.
Jika dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, nantinya surat keterangan vaksinasi akan dituangkan dalam sertifikat vaksinasi internasional/Internasional Certificate of Vaccination (ICV).
"Setiap orang yang telah diberikan vaksinasi juga akan memperoleh kartu vaksinasi dan sertifikat secara elektronik," tutup Nadia.
ADVERTISEMENT