Tebus 171 Ijazah SD-SMA, Pemprov DKI dan Baznas Siapkan Rp 688 Juta

Sekda DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (15/11). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan menebus sebanyak 171 ijazah siswa yang tertahan di 79 sekolah karena adanya tunggakan biaya. Untuk menebus ijazah yang tertahan, Pemprov DKI harus mengeluarkan biaya mencapai Rp 688 juta.

"171 orang. (Nilainya) Rp 688 juta," kata Sekretaris Daerah Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/12).

Ada pun 79 sekolah itu merupakan sekolah swasta. Sementara 171 siswa yang dibantu merupakan siswa SD hingga SMA.

Meski bukan sekolah negeri, Pemprov DKI tetap memberikan bantuan. Saefullah meminta seluruh pihak tidak membedakan sekolah swasta dan negeri.

"Kami dalam rangka education for all, jangan membedakan swasta dan negeri, ini nyatanya memang ijazah belum di tangan mereka. Jadi ini fenomena juga yang harus kami bereskan. Kalau sudah beres kan mereka juga tenang hatinya," ucap Saefullah.

Ilustrasi siswa SD Foto: Ridho Robby/kumparan

Saefullah menuturkan, agenda ini merupakan masukan dari anggota DPRD DKI. Biaya yang ditutupi Pemprov DKI yakni meliputi pelunasan uang SPP, ujian, dan baju. Sementara uang piknik tak masuk dalam daftar biaya yang akan dilunasi.

"Kalau kami, uang piknik tidak kami bayarin. Uang baju, ada uang gedung yang perlu dibayar. Gara-gara itu (Ijazah tertahan). Selain SPP, ada uang ujian, itu yang kami bayari. Kalau uang piknik kami enggak bayari," jelasnya.

Akibat siswa yang tidak membayar iuran Saefullah menuturkan beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam operasionalnya. Sebab mereka membutuhkan biaya yang besar.

"Sekolah swasta ini juga menanggung derita karena dia mendidik anak-anak, sementara memang sekolah itu mengoperasionalkan kan juga butuh biaya," tuturnya.

"Merawat gedung, listrik, harus bayar penjaga sekolah, tenaga pengajar, kan banyak itu, itu kan enggak boleh tertunda," lanjutnya.