Tekad Khofifah Jadikan Jawa Timur Bebas Korupsi

Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat meninjau sejumlah sekolah di Surabaya pada Senin (4/3/2019). Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Jawa Timur diaudit. Hal tersebut merupakan salah satu upayanya untuk mencegah korupsi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"(Tadi) tiga yang jadi fokus KPK (perizinan, keuangan negara, penegakan hukum). Saya akan terus monitor terutama untuk perizinan, ya. PTSP saya akan juga minta diaudit, diproses, supaya sama-sama clear, apa yang sebetulnya bisa dilakukan layanan terbaiklah di Jawa Timur," kata Khofifah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).

Khofifah ke Istana dalam rangka menghadiri penyerahan dokumen aksi pencegahan korupsi tahun 2019-2020 dan laporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2019.

"Saya sudah melaksanakan pemetaan, kemudian berikutnya terkait keuangan, jadi e-procurement, e-budgeting, e-planning saya rasa harus terintegrasi," ujarnya.

Khofifah mengatakan, ia juga sudah mengajak Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK melakukan supervisi dan pendampingan terhadap sejumlah area, salah satunya meliputi pendidikan dan kesehatan.

Tak cuma Jawa Timur, daerah lain yaitu Jawa Tengah juga telah mencoba menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), perencanaan, pengadaan barang dan jasa hingga pembiayaan daerah, secara transparan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang (kiri) mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar-Edy dan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah-Emil meninjau rumah tahanan KPK, Jakarta, Rabu (20/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Kalau tidak terintegrasi kan tidak baik. E-planing, e-budgetingnya sudah ada, tapi juga tidak terintegrasi, mereka (ada yang masih) membuat sendiri-sendiri. Nah, ini apakah tidak sebaiknya dibuatin free sehingga semua sama," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada kesempatan yang sama.

"Saya kira masukannya bagus semua. Terus e-katalog sektoral sama provinsi, kita sudah. Jateng sudah mulai 'ayo daftarkan semua e-katalogmu supaya lebih cepat," ujar Ganjar.

Ganjar menyampaikan bahwa Presiden Jokowi saat ini memang sedang fokus dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Hal tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Presiden pentingnya satu, perpres soal pemberantasn korupsi itu akan jadi dokumen berdebu kalau kita tidak melaksanakan. Saya kira itu baik," kata Ganjar.