Temui JK, Pimpinan MPR Bahas Amandemen UUD hingga GBHN
PerbesarADVERTISEMENT
Sejumlah Pimpinan MPR menyampaikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih kepada Wapres Jusuf Kalla. Dalam pertemuan tertutup di dalam rumah dinas JK itu, mereka membahas sejumlah hal.
ADVERTISEMENT
Salah satunya permintaan JK agar MPR terbuka ke publik tentang pembahasan amandemen terbatas UUD 1945 hingga pembahasan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Pak JK menyarankan kita terbuka pada aspirasi publik, yang berkembang di masyarakat (terkait) rekomendasi MPR (periode) lalu atas amandemen terbatas dan adanya rencana GBHN. Kami membuka diri terhadap aspirasi publik," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo usai pertemuan di Rumah Dinas Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).
MPR periode 2019-2024 diketahui berencana membahas amandemen UUD 1945 terkait GBHN. Rencana tersebut memicu polemik karena dikhawatirkan pembahasan meluas ke pasal lain, seperti perpanjangan masa jabatan presiden.
Di kesempatan itu, JK bersama pimpinan MPR membahas lembaga apa yang tertinggi yang ada di RI dan bagaimana pengawasan terhadap banyak lembaga itu.
ADVERTISEMENT
"Kami bicara panjang lebar tentang konstitusi, masukan JK bahwa hubungan antarlembaga tinggi negara. Beliau amati cermat terhadap konstitusi kita, tidak ada lembaga negara tertinggi negara lagi, tapi (yang ada adalah) lembaga tinggi negara," jelas Bamsoet.
"Yang jadi pertanyaan JK, siapa mengawasi siapa, ini memang perlu kita pelajari kembali. Gimana kedudukan MPR di masa yang akan datang," lanjutnya.
Di kesempatan itu hadir selain Bamsoet, yakni beberapa wakil seperti Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Arsul Sani, Syarief Hasan, Lestari Moerdijat. Hadir pula Zulkifli Hasan dan Fadel Muhammad.
Para pimpinan MPR itu menyempatkan diri untuk santap pagi bersama JK. Usai pertemuan, JK mengucapkan terima kasih kepada MPR yang telah membantu pemerintah melakukan pekerjaannya.
"Saya ucapkan terima kasih atas undangan acara ini, tentu acara ini penting selain pelantikan, saya juga tentu ucapkan terima kasih kerja sama DPR MPR selama 5 tahun terakhir, ini penting. Insyaallah hadir ke acara ini, (ini) kewajiban saya juga hadir menyaksikan pengganti saya," kata Jusuf Kalla.
ADVERTISEMENT
