Terima Masukan, Anies Janjikan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kepulauan

16 Januari 2024 10:10 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Capres Anies Baswedan di acara Temu Kebangsaan di Ambon, pada Senin (15/1/2024). Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Capres Anies Baswedan di acara Temu Kebangsaan di Ambon, pada Senin (15/1/2024). Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Capres nomor urut 01, Anies Baswedan, mengatakan sudah bertemu dengan sejumlah tokoh dalam dialog kebangsaan di Ambon. Dia mengatakan para tokoh itu menginginkan agar Maluku ditempatkan sebagai provinsi kepulauan.
ADVERTISEMENT
"Ditempatkan sebagai provinsi kepulauan sehingga rancangan pembangunan di sini bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan," kata Anies dalam Temu Kebangsaan, Silaturahmi Tokoh Masyarakat di Gedung Serbaguna Xaverius, Ambon, Senin (15/1).
Para tokoh, menurut Anies, memandang kebijakan diterapkan pemerintah selama ini berdasarkan daerah daratan atau kontinental. Padahal, kenyataannya dinwilayah Maluku adalah daerah kepulauan.
“Kami sampaikan itu adalah bagian dari perubahan yang ingin kita lakukan," katanya.
Anies menjelaskan di visi dan misi pasangan AMIN jelas dikatakan bahwa pihaknya bukan hanya membagi kebijakan berdasar sektor seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, pertanian.
"Tapi juga berdasarkan wilayah," tutur Anies.
Capres Anies Baswedan di acara Temu Kebangsaan di Ambon, pada Senin (15/1/2024). Foto: Dok. Istimewa
Hal itu termasuk jenis wilayah, kawasan, pegunungan, kepulauan, kemudian wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Anies menjelaskan semua wilayah diterapkan kebijakan yang berbeda karena kebutuhannya berlainan satu dengan wilayah lainnya.
ADVERTISEMENT
Tokoh-tokoh di Maluku menurut Anies juga menyampaikan tentang janji-janji yang sudah diungkapkan tapi tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan.
"Misal terkait pembangunan Ambon free port, lumbung ikan nasional. Itu sudah dijanjikan lama, belum tertunaikan," ujar Anies.
Anies mengatakan, janji itu akan ditunaikan agar perekonomian di Maluku yang berdasar kekuatan perikanan bisa benar-benar terjadi.
"Dan kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan keleluasaan bagi nelayan kecil untuk bisa tumbuh, misalnya pembatasan area untuk menangkap ikan, itu banyak pelaku-pelaku lokal tidak bisa melakukan kegiatan perikanan dengan optimal," ujarnya.
(AI)