News
·
21 Desember 2020 14:43

Tetap Bidik Pencabutan Hak Politik Wahyu Setiawan, KPK Ajukan Kasasi ke MA

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Tetap Bidik Pencabutan Hak Politik Wahyu Setiawan, KPK Ajukan Kasasi ke MA (32097)
Tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK menempuh langkah kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Langkah kasasi ditempuh usai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding KPK soal pencabutan hak politik Wahyu Setiawan.
ADVERTISEMENT
Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, langkah kasasi diambil usai Jaksa Penuntut Umum mempelajari putusan banding Wahyu pada 18 Desember 2020 lalu.
"Tim JPU KPK yang diwakili Moch Takdir Suhan menyatakan upaya hukum kasasi atas putusan PT DKI Jakarta tersebut," kata Ali dalam keterangannya, Senin (21/12).
Jaksa KPK sebelumnya menuntut Wahyu Setiawan dengan 8 tahun penjara serta denda sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Wahyu pun dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun.
Pengadilan Tipikor Jakarta kemudian memvonis Wahyu Setiawan dengan 6 tahun penjara serta denda sebesar Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan. Namun hak politik Wahyu Setiawan tak ikut dicabut. Hal ini yang membuat KPK banding.
ADVERTISEMENT
Namun, Pengadilan DKI Jakarta tetap tak mengabulkan pencabutan hak politik Wahyu Setiawan. Tak dikabulkannya pencabutan hak politik ini jadi salah satu pertimbangan KPK menempuh langkah kasasi.
"Adapun alasan kasasi antara lain JPU memandang ada kekeliruan dalam pertimbangan putusan hakim tersebut terutama terkait tidak dikabulkannya pencabutan hak politik atas diri terdakwa," kata Ali.
"Alasan dan dalil selengkapnya akan JPU uraikan dalam memori kasasi yang akan segera diserahkan kepada MA melalui PN Jakarta Pusat," sambungnya.
Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi menyebut ada dua alasan yang menyertai pandangan hakim yang tak mencabut hak politik Wahyu Setiawan, yakni:
  • Bahwa Terdakwa Wahyu Setiawan tidak berkarier dalam dunia politik dan dengan telah dijatuhi pidana pokok tersebut sudah tipis harapan untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi.
  • Bahwa terdapat alasan untuk menghargai hak asasi manusia terhadap Terdakwa Wahyu Setiawan telah bekerja di KPU dengan menyukseskan Pemilu 2019.
ADVERTISEMENT
Dalam kasusnya, Wahyu Setiawan dinilai terbukti menerima suap senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta melalui eks caleg PDIP, Agustiani Tio Fridellina. Suap itu berasal dari Harun Masiku yang diberikan melalui eks kader PDIP, Saeful Bahri.
Tetap Bidik Pencabutan Hak Politik Wahyu Setiawan, KPK Ajukan Kasasi ke MA (32098)
Tersangka korupsi eks caleg PDIP Harun Masiku. Foto: Twitter/@efdesaja
Suap tersebut diberikan agar Wahyu Setiawan mengupayakan Harun Masiku sebagai anggota DPR F-PDIP menggantikan Riezky Aprilia melalui mekanisme PAW.
Wahyu Setiawan juga dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Sekretaris KPUD Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo. Suap itu terkait seleksi calon anggota KPUD Papua Barat 2020-2025.