Thailand Redam Demo: Larang Warga Berkumpul, Tangkap 2 Demonstran Antipemerintah

15 Oktober 2020 6:50 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Demonstran anti-pemerintah berbaris selama protes massa anti-pemerintah Thailand. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Demonstran anti-pemerintah berbaris selama protes massa anti-pemerintah Thailand. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS
ADVERTISEMENT
Ibu kota Thailand pecah. Ribuan demonstran antipemerintah turun ke jalan-jalan di Bangkok dan mendirikan kemah di luar kantor PM Thailand --menghalangi iring-iringan mobil kerajaan.
ADVERTISEMENT
Para demonstran menuntut Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mundur dari jabatannya. Mereka juga menyerukan reformasi monarki Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn.
Pemerintah Thailand mencoba meredam massa dengan mengumumkan dekrit darurat pada Kamis (15/10). Pemerintah meminta masyarakat tidak terhasut dengan ajakan-ajakan pertemuan ilegal yang dinilai akan mengancam keamanan nasional.
Petugas polisi berdiri dalam posisi selama protes pada peringatan 47 tahun pemberontakan mahasiswa 1973, di Bangkok, Thailand. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS
“Karena tampaknya banyak kelompok telah mengundang dan menghasut pertemuan publik ilegal di Bangkok, melakukan tindakan keras yang mempengaruhi keamanan nasional. Maka perlu dilakukan cara (Dekrit darurat) untuk mengakhiri ini semua agar situasi efektif, untuk menjaga perdamaian dan ketertiban," kata pengumuman pemerintah di stasiun televisi nasional dilansir Reuters.
Pemerintah Thailand juga telah menangkap dua pemimpin demonstran antipemerintah, Arnon Nampa dan Panupong Jadnok. Polisi belum berkomentar lebih rinci terkait penangkapan ini.
ADVERTISEMENT
"Pihak berwenang menangkap Arnon dan Panupong pada jam 5 pagi," kata kelompok hak asasi di Thailand.
Demonstran pro-demokrasi memberi hormat tiga jari sambil duduk di tanah selama protes massa anti-pemerintah Thailand. Foto: SOE ZEYA TUN/REUTERS
Thailand juga memadamkan protes dengan melarang pertemuan lima orang atau lebih, juga melarang publikasi berita yang dianggap provokatif. Larangan ini berlaku sejak pukul 04.00 dini hari.
Terkait pemberitaan, Thailand melarang publikasi berita atau informasi media elektronik yang dapat menimbulkan ketakutan atau sengaja memutarbalikkan informasi, hingga menciptakan kesalahpahaman dan mempengaruhi keamanan nasional.
Petugas polisi mengantre selama protes pada peringatan 47 tahun pemberontakan mahasiswa 1973, di Bangkok, Thailand. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS
Demonstran pro-demokrasi berbaris selama protes massa anti-pemerintah Thailand. Foto: JORGE SILVA/REUTERS
Sejauh ini, sudah ada 21 demonstran ditangkap selama demo berlangsung tiga bulan ini. Demonstran meminta agar kewenangan konstitusional Raja Thailand dibatasi.
Gerakan antipemerintah juga menuduh PM Prayuth memanipulasi Pemilu 2019 demi memperkuat kekuasaan militer di Negeri Gajah Putih.
ADVERTISEMENT
Meski begitu, demonstrasi antipemerintah ini dilawan oleh massa prodemokrasi alias loyalis Raja. Gesekan kedua kubu sempat terjadi dan hampir berujung ricuh.