Thailand Tutup TV yang Kritis terhadap Pemerintah dan Kerajaan

Massa pro demokrasi menggelarr unjuk rasa anti pemerintah di Bangkok, Thailand, Minggu (18/10). Foto: Jorge Silva/REUTERS

Pengadilan Thailand pada Selasa (20/10) menginstruksikan penangguhan operasional stasiun tv online yang kritis terhadap pemerintah.

Pengadilan menuduh tv online bernama Voice TV itu melanggar aturan darurat yang dikeluarkan untuk mengakhiri demo terhadap pemerintah dan kerajaan.

"Voice TV telah melanggar UU Kriminal Kejahatan Komputer karena mengunggah informasi palsu," ucap jubir Kementerian Digital Thailand Putchapong Nodthaisong seperti dikutip dari Reuters.

Massa pro demokrasi menggelarr unjuk rasa anti pemerintah di Bangkok, Thailand, Minggu (18/10). Foto: Athit Perawongmetha/REUTERS

Pemred Voice TV Rittikorn Mahakhachabhorn menyatakan, mereka akan terus siaran sampai keputusan pengadilan diberikan kepadanya.

"Kami akan terus terus beroperasi sesuai standar jurnalisme dan kami akan akan melanjutkan pekerjaan kami," ucap Mahakhachabhorn.

Voice TV merupakan media yang dimiliki keluarga Shinawatra. Keluarga ini merupakan korban kudeta yang dilakukan Prayuth Chan-O-cha dan militer pada 2014.

Akibat kudeta tersebut, PM Yingluck Shinawatra terguling dari kursi PM. Kini keberadaan Yingluck samar setelah dirinya buron atas kasus korupsi.

Yingluck Shinawatra. Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Sementara itu, selama tiga bulan terakhir Thailand diguncang krisis politik.

Massa prodemokrasi turun ke jalan menentang pemerintah junta militer dan kerajaan. Mereka menuduh pemerintah yang dipimpin PM Prayuth Chan-O-cha -- seorang pensiunan jenderal -- curang pada pemilu 2019 lalu.

Protes juga diarahkan ke Kerajaan Thailand. Gerakan demokrasi menuding Kerajaan dekat dengan pemerintah junta militer yang anti terhadap demokrasi.

Prayuth saat ini menghadapi tuntutan mundur bersikeras tidak akan meletakkan jabatan. Dia malah memerintahkan penangkapan aktivis dan melarang demo.