Tim Hukum 03: Jokowi 24 Kali Bagi Bansos di Jateng, Only In Indonesia

5 April 2024 13:16 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, mendengarkan tanggapan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja atas gugatan dari pasangan capres nomor urut 01 dan 03 saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (28/3/2024). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, mendengarkan tanggapan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja atas gugatan dari pasangan capres nomor urut 01 dan 03 saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (28/3/2024). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua tim hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyoroti pembagian bansos yang marak dilakukan pejabat jelas Pilpres 2024 termasuk oleh Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
Todung menyebut peristiwa presiden membagikan langsung bantuan sosial pada warga hanya terjadi di Indonesia.
“Ini luar biasa, saya enggak pernah lihat presiden negara lain langsung menyampaikan bansos seperti itu,” ujar Todung saat skorsing sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK Jakarta Pusat, Jumat (5/4).
“Bansosnya ada di banyak tempat tapi presiden menyalurkan langsung bansos itu. This is unpresidented and only in Indonesia,” tambahnya.
Jokowi bagi-bagi bansos di Kepulauan Aru, Maluku, 15 September 2022. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Todung juga menyinggung kembali kunjungan Presiden Jokowi ke Jawa Tengah sebanyak 24 kali di masa Pilpres 2024. Bahasan ini juga jadi salah satu pertanyaan hakim MK ke menteri yang hadir saat sidang.
“Tadi juga disebutkan kenapa sih banyak sekali kunjungan presiden ke Jateng? Jadi ini juga pertanyaan, jadi sasarannya siapa? 24 kali berkunjung ke Jawa Tengah menjelang pencoblosan,” ujar Todung.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Todung mengaku menunggu jawaban dari menteri terkait hal ini setelah sidang kembali dilanjutkan.
“Karena di sini ada timing. Bansos itu nyampaikannya kapan dan ada isu ada pertanyaan kenapa bulan-bulan menjelang Pilpres begitu masif membagikan bansos. Kita menunggu jawabannya selengkap mungkin,” ujarnya.