Tim Jokowi Jawab Kritik Kartu Prakerja: Daripada Gedung DPR Baru

6 Maret 2019 17:05 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jhonny Plate Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Jhonny Plate Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menjawab kritikan rencana kartu prakerja dari pihak oposisi. Wakil Ketua TKN Johnny G Plate menegaskan kartu 'sakti' Jokowi tersebut merupakan upaya memberikan perlindungan kepada para pencari kerja.
ADVERTISEMENT
"Hal seperti ini di Indonesia sebenarnya sangat butuh dari dulu. Tapi inisiatif ini muncul dari Pak Jokowi," kata Plate di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Plate kemudian menyindir politikus PKS Fahri Hamzah yang menyebut kartu prakerja tak masuk akal dan politikus Gerindra Fadli Zon yang menyebut kartu itu sebagai impian kosong.
Menurutnya, APBN lebih baik digunakan untuk kartu prakerja daripada membangun gedung baru DPR seperti keinginan sejumlah anggota dewan.
"Kalau mau bangun gedung memberatkan APBN enggak? Kalau bagi kami, perlindungan sosial bagi masyarakat lebih penting dibandingkan bangun gedung DPR," tuturnya.
Capres nomor urut 01 Joko Widodo berswafoto bersama pendukungnya saat jeda Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Plate juga menanggapi Wapres Jusuf Kalla yang menyoroti anggaran pada kartu prakerja. Dia menilai tak ada masalah anggaran kartu prakerja. Sebab dana untuk kartu prakerja bisa dimasukkan dalam pembahasan APBN.
ADVERTISEMENT
"Apabila dibiayai melalui APBN, saya kira yang bisa kita lakukan kan 2020 bisa masuk. Jadi akan dibicarakan oleh DPR yang saat ini masih bekerja aktif, kan sampai Oktober. Jadi kami bisa mengawali persiapan itu untuk APBN 2020," pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya menilai program tersebut bagian janji yang tidak masuk akal. Menurutnya, kartu prakerja itu hanya sebatas kepentingan kampanye.
"Terkait kartu itu sama, itu kan efek kampanye semua. Itu kan bukan program yang masuk akal," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).