kumparan
search-gray
Politik17 Juni 2019 19:44

Tim Jokowi: Pembuktian Kecurangan TSM di Pilpres Bukan Wewenang MK

Konten Redaksi kumparan
Preskon Tim Kuasa Hukum TKN di Rumah Cemara
Ketua Tim Kuasa Hukum paslon Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra (kanan) memberikan keterangan pers terkait sidang MK di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (17/6). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Kubu paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi, dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) menilai penyelenggaraan Pilpres 2019 penuh kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
ADVERTISEMENT
Untuk itu, kubu 02 meminta MK untuk mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf dan menetapkan Prabowo-Sandi sebagai pemenang.
Namun demikian, menurut kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, pembuktian kecurangan yang bersifat TSM bukanlah wewenang MK, melainkan kewenangan Bawaslu. Hal itu sesuai dengan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu dan penjelasannya.
"Pengalihan kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dari Mahkamah kepada Bawaslu merupakan legal policy pembentuk UU untuk memurnikan pelaksanaan Pasal 24C UUD 1945, yang secara tegas menyatakan salah satu kewenangan MK adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu," bunyi jawaban Jokowi-Ma'ruf terhadap gugatan Prabowo-Sandi seperti termuat di website MK, Senin (17/6).
(Ketua Tim Hukum 01 Yusril Ihza Mahendra mempersilakan kumparan mengutip dokumen jawaban yang dipublikasikan MK, namun dokumen itu direvisi yang berkasnya baru diserahkan sore ini, dan akan dipublikasikan MK menyusul).
Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Sehingga menurut kubu 01, pembuat UU dalam hal ini Pemerintah dan DPR, berpandangan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM tidak lagi ditangani MK, tetapi Bawaslu.
ADVERTISEMENT
"Selain itu pembentuk UU mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM itu adalah pelanggaran dan kecurangan yang berada dalam tahapan proses Pemilu, bukan menyangkut perselisihan hasil Pemilu," lanjut isi jawaban kubu 01.
Terlebih menurut Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu, permohonan keberatan terhadap hasil Pilpres hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya paslon.
Kaata 'hanya' dalam pasal tersebut menunjukkan kewenangan dan kompetensi MK secara limitatif hanya untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilpres, bukan untuk memeriksa hal lain seperti dugaan kecurangan yang bersifat TSM.
"Berdasarkan uraian tersebut, beralasan secara hukum bagi MK untuk menolak seluruh dalil pemohon terkait dengan keinginan untuk menerima pelanggaran TSM sebagai kewenangan MK. Dan karenanya patut secara hukum untuk menyatakan menolak permohonan pemohon tersebut secara keseluruhan," ucap isi jawaban 01.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white