kumparan
14 Juni 2019 14:33

Tim Prabowo Persoalkan Dukungan Sejumlah Kepala Daerah untuk Jokowi

Mahkamah Konstitusi, Tim kuasa hukum BPN, Bambang Widjojanto
Tim kuasa hukum BPN, Bambang Widjojanto menyampaikan permohonannya di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Foto: Helmi Afandi/kumparan
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan salah satu bukti kecurangan dalam Pilpres 2019 ditunjukan dengan maraknya dukungan dari sejumlah kepala daerah kepada Jokowi-Ma’ruf Amin.
ADVERTISEMENT
Menurut Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), dukungan pejabat daerah tersebut termasuk penyalahgunaan struktur birokrasi.
“Dukungan demikian, yang membawa-bawa jabatan mereka sebagai kepala daerah adalah pelanggaran terhadap prinsip netralitas pejabat negara, dan lebih jauh lagi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata BW saat membacakan permohonan dalam Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
BW mengatakan pernyataan dukungan dari pejabat daerah ini marak terjadi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.
“(Dukungan dari pemimpin) berbagai daerah yang menyebar di seluruh kepulauan Indonesia itu menunjukkan sifat kecurangan pemilunya yang TSM,” ujar BW.
Mahkamah Konstitusi, Tim kuasa hukum BPN, Pemohon
Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kedua kanan) mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak.
BW menyayangkan ketidaknetralan pejabat negara dan ASN di daerah tersebut tidak mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah yang bersangkutan, yakni Kemendagri. Menurut BW, Mendagri Tjahjo Kumolo terkesan abai sehingga tidak menanggapi hal tersebut tidak melanggar aturan.
ADVERTISEMENT
“Pandangan Mendagri yang demikian semakin menegaskan bahwa Mendagri sendiri adalah bagian dari persoalan ketidaknetralan penyelenggara negara dan birokrasi dalam Pilpres 2019,” ujar BW.
“Padahal Bawaslu sendiri sudah jelas-jelas ada aturan UU Pemda yang dilanggar terkait dengan prinsip netralitas penyelenggara negara dan ASN untuk netral dalam pemilu,” kata BW.
Dalam gugatannya, BW melampirkan sejumlah barang bukti. Di antaranya berupa link berita dan video yang kepala daerah yang menyatakan dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf Amin.
Beberapa nama disebut dalam gugatan tersebut, di antaranya seperti nama mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni, hingga Wali Kota Padang Fadly Amran.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan