Timses Heran Ma’ruf Dilaporkan ke Bawaslu karena Pidato Buta dan Tuli

Hasto di Media Center Jokowi-Ma’ruf Amin di Jalan Cemara, Jakarta. (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Cawapres Ma'ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu oleh sekelompok orang yang tergabung dalam Advokat Senopati 08 dan Tim. Pelaporan ini terkait dengan pernyataaan Ma'ruf yang menyinggung soal buta dan tuli.

Menanggapi pelaporan tersebut, Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Ma'ruf tidak seharusnya dipolitisasi. Menurutnya, pernyataan Ma'ruf hanya sekedar mengingatakan masyarakat untuk tidak dibutakan oleh kekuasaan.

“Kiai Ma’ruf merupakan bagian untuk mengingatkan. Beliau juga seorang ulama, ulama besar bahwa menjadi pemimpin itu tidak boleh dibutakan hanya karena kekuasaan. Kita ini juga tidak boleh dibutakan nurani kita,” kata Hasto di Media Center Jokowi-Ma’ruf, Jalan Cemara, Jakarta, Rabu, (14/11).

Hasto juga menyayangkan aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah penyandang disabilitas di depan Kantor MUI, Jakarta Pusat. Apalagi, menurutnya, aksi tersebut juga dipolitisasi oleh sejumlah pihak yang tidak setuju dengan pernyataan Ma'ruf.

“Itu kan sebuah pernyataan-pernyataan yang menurut kami tidak perlu dipolitisir apalagi dengan menggunakan kaum difabel untuk demo dan sebagainya,” ujarnya.

Pelaporan atas Cawapres nomor urut 1 Ma'ruf Amin oleh Advokat Senopati 08 di Bawaslu RI terkait dugaan penghinaan terhadap penyandang disabilitas. (Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan)

Hasto mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh dibedakan dengan masyarakat lainnya. Sebab, menurut Hasto, mereka juga berhak mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara.

“Mereka adalah warga negara yang tidak boleh dibeda-bedakan. Tapi negara harus memberikan suatu kebijakan-kebijakan publik yang dari aspek aksesnya, pendidikannya, untuk kesempatan kerja itu diperlakukan sama dengan warga negara Indonesia yang lain,” jelasnya.

Hasto menyebut selama ini kebijakan Jokowi justru mempedulikan para penyandang disabilitas. Hasto memastikan, jika terpilih, Jokowi-Ma'ruf akan membuat program kerja sebagai bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas.

“Yang kita lihat sekali lagi dari seorang pemimpin adalah keputusan politik yang diambil. Bagaimana keputusan politik Pak Jokowi-Ma’ruf itu dalam program-programnya sangat respect memberikan ruang yang begitu besar terhadap kaum difabel tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ma'ruf menyebut sejumlah pihak yang kerap mengkritik kinerja Jokowi tidak bisa melihat dan mendengar. Hal itu ia sampaikan di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat.

"Hanya yang matanya buta, hanya yang telinganya budek, yang tidak melihat dan mendengar tentang ini (kinerja Jokowi). Makanya harus dibukakan matanya, harus dilubangi telinganya," ujar Ma'ruf Amin dalam sambutannya di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11).

Pernyataan itu memicu polemik karena menyinggung kaum difabel. Buntutnya, Ketua Umum MUI itu dilaporkan ke Bawaslu.