Timses Jokowi ke Sandi: Calon Pemimpin Harus Bicara Pakai Data

21 Oktober 2018 19:30 WIB
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil ketua TKN Abdul Kadir Karding di HUT Golkar ke-54. (Foto: Maulana Ramadhan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Wakil ketua TKN Abdul Kadir Karding di HUT Golkar ke-54. (Foto: Maulana Ramadhan/kumparan)
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meminta cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, untuk berbicara berdasarkan data. Karding menilai, selama ini, Sandi kerap menyatakan pendapat tanpa didasari data yang kuat.
ADVERTISEMENT
"Pak Sandi beberapa kali menyampaikan statement tanpa data. (Misalnya) tempe setipis ATM, harga nasi ayam di Singapura lebih murah, lapangan kerja yang dibilang susah, tidak juga, masyarakat krisis, krisis apanya?" kata Karding di sela Perayaan HUT ke-54 Golkar di Ji-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10).
"(Sandi) jangan hanya ngomong, tapi melengkapi seluruh statement-nya dengan data. Enggak bisa pemimpin bicara tanpa data. Itu enggak bisa, bahaya," jelasnya.
Sandi sebelumnya menilai terdapat ketidakcocokan antara data yang dipaparkan pemerintah dengan kondisi masyarakat yang ia temui di lapangan. Saat berkunjung ke kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Sandi pun menyinggung kondisi perekonomian Indonesia yang dianggapnya kurang baik.
Sandiaga Uno mengunjungi tempat wisata di Desa Padusunan Pacet Mojokerto. (Foto: Dok. Tim Sandiaga Uno)
zoom-in-whitePerbesar
Sandiaga Uno mengunjungi tempat wisata di Desa Padusunan Pacet Mojokerto. (Foto: Dok. Tim Sandiaga Uno)
Sandi menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun timnya, sekitar 65 persen rakyat Indonesia terbebani akibat kondisi negara saat ini. Tak hanya itu, mantan Wagub DKI itu menganggap sekitar 50 persen kalangan muda bergelar S1 sulit mendapatkan pekerjaan.
ADVERTISEMENT
Karding pun turut mempertanyakan pernyataan Sandi yang diklaim berdasarkan temuan tim internalnya, maupun pendapat langsung dari masyarakat.
"Sekarang, saya mau tanya, datanya dari mana? Kan data harus dari lembaga yang kita setujui bersama salah satunya BPS (Badan Pusat Statistik). Data dari asumsi pribadi enggak bisa. Ini mau jadi pemimpin Indonesia harus percaya sama lembaga-lembaga Indonesia," tutur Politikus PKB ini.