kumparan
1 Januari 2019 11:17

Timses Jokowi soal Kementerian Kebencanaan: Tim Prabowo Tak Baca UU Ya

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di DPP Golkar
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di DPP Golkar. (Foto: Maulana Ramadhan/kumparan)
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menanggapi pernyataan Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Simanjuntak, yang mewacanakan kementerian khusus bencana alam.
ADVERTISEMENT
Ace menganggap usulan Timses Prabowo itu tak merujuk pada undang-undang yang ada saat ini. Sebab, sudah ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diberi mandat oleh undang-undang.
"Pak Dahnil dan Tim Prabowo-Sandi tidak membaca UU ya. Kita sudah memiliki UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," kata Ace dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/1/19)
"UU tersebut secara tegas disebutkan tentang adanya suatu badan khusus yang menangani bencana, yaitu BNPB yang berada langsung di bawah Presiden," tambah Ketua DPP Partai Golkar itu.
LIPSUS KRAKATAU, Kondisi Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, tsunami
Kondisi Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan usai terkena tsunami. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
Ace menjelaskan, dalam UU itu, BNPB mengkoordinasikan penanganan bencana dengan Basarnas, Kementerian Sosial, TNI, Polri, BMKG, pemerintah daerah atau BPBD, dan para relawan kebencanaan.
Menurut Ace, BNPB saat ini telah mampu bekerja dengan sigap, cepat, tanggap, dan responsif terhadap penanganan bencana seperti yang terjadi di Lombok, Palu dan terakhir tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung.
ADVERTISEMENT
"Komitmen itu juga ditunjukkan dengan anggaran BNPB yang memiliki anggaran khusus sebesar Rp 619 Milyar tahun 2019 dan dana siap pakai (on call) sebesar Rp 6,5 Triliun yang dipergunakan jika terjadi bencana," terangnya.
Jokowi , TGB , Desa Madayin ,Gempa Lombok Timur
Jokowi dan TGB di Posko Pengungsi Desa Madayin Lombok Timur (Foto: Dok. Biro Pers Setpres/Agus Suparto)
Ace mengklaim, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki kecepatan dalam merespons bencana. Hal ini menurutnya, terbukti dengan hadirnya Jokowi di tengah-tengah korban dan masyarakat saat membutuhkan bantuan.
"Sementara, kubu sebelah terkesan politisasi bencana. Kami sudah berbuat yang terbaik untuk penanganan bencana, sementara kubu sebelah baru rencana," pungkasnya.
Sebelumnya, Dahnil menganggap penanganan bencana alam saat ini tidak optimal. Ia mengaku Prabowo mendorong terbentuknya suatu kementerian khusus menangani bencana alam. Selain itu, lanjut Dahnil, Prabowo juga akan memfokuskan pada pemenuhan anggaran kebencanaan jika terpilih nanti.
ADVERTISEMENT
"Kita akan dorong literasi kebencanaan. Jadi ada literasi kebencanaan di tengah masyarakat, jadi apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Lebih teknis Pak Prabowo ingin mendorong kementerian khusus terkait kebencanaan," tutur Dahnil di Media Center Prabowo-Sandiaga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/12).
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan