Tito Minta Relaksasi Aturan saat Bencana: Ada Perusahaan Mau Kirim 125 Ribu Baju

15 Desember 2025 19:15 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Tito Minta Relaksasi Aturan saat Bencana: Ada Perusahaan Mau Kirim 125 Ribu Baju
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan ada perusahaan garmen yang ingin memberikan bantuan pakaian untuk korban bencana di Sumatera.
kumparanNEWS
Mendagri Tito Karnavian rapat bersama dengan DPD di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025). Foto: Dok. Kemendagri
zoom-in-whitePerbesar
Mendagri Tito Karnavian rapat bersama dengan DPD di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025). Foto: Dok. Kemendagri
ADVERTISEMENT
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan ada perusahaan garmen yang ingin memberikan bantuan pakaian untuk korban bencana di Sumatera.
ADVERTISEMENT
Tito mengatakan, perusahaan itu berlokasi di kawasan ekonomi kreatif (KEK). Mereka menyimpan banyak barang yang tak layak ekspor.
"Nah itu dari 2 perusahaan yang menghubungi kami sudah ada yang menyiapkan 100.000 pieces yang kedua 25 ribu pieces," kata Tito dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
Namun, Tito bilang, barang tersebut baru bisa dikeluarkan apabila ada izin dari Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan. Karenanya, dia meminta agar aturan itu direlaksasi.
Presiden Prabowo memberikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden
"Kalau kami sarankan ini ada undang-undangnya, Pak, ada pasalnya, dalam rangka kepentingan bencana, digunakan Pak. Jadi, asal ada surat permintaan resmi dari instansi," ujar Tito.
"Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu ini Bapak," sambung dia.
ADVERTISEMENT
Presiden Prabowo Subianto yang memimpin sidang tersebut langsung menyambut baik saran Tito.
"Saya kira bagus itu Menteri Keuangan, iya, dan ya oke dibebaskan PPN tapi juga diwaspadai harus diserahkan instansi, Kemendagri yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana," ucap Prabowo.