Tito: Mungkin Kita Tidak Akan Tunjuk Pj Kepala Daerah dari TNI-Polri Aktif Lagi
PerbesarADVERTISEMENT
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah telah menerima berbagai masukan termasuk kritik dari masyarakat terkait penunjukan penjabat kepala daerah.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, penunjukan Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin, menjadi Pj Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, memunculkan pro kontra. Sebab Andi merupakan prajurit TNI aktif.
"Kita juga menangkap aspirasi dari civil society, kita paham kita utamakan yang sipil dan kemungkinan besar kita tidak akan melanjutkan dari TNI dan Polri aktif," kata Tito usai rapat koordinasi bersama Pj kepala daerah di Kemendagri, Kamis (16/6).
Namun, Tito menjelaskan, dari masalah hukum dan aturan, Kemendagri sudah melakukan konsultasi ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, tidak ada masalah jika pejabat TNI aktif diangkat menjadi Pj kepala daerah.
"Prinsipnya sepanjang dia pejabat tinggi pratama baik TNI-Polri itu ada pengecualian. Itu jangan dibaca satu pasal itu yang harus mengundurkan diri ayat 1 UU 34 tahun 2004 tentang TNI," jelas Tito.
ADVERTISEMENT
"Ada ayat duanya, pengecualian di rumpun 10 jabatan saya masih ingat, sepanjang dia menjabat madya atau pratama di 10 ,itu secara hukum boleh untuk menjadi kepala daerah," lanjut dia.
Angkat Brigjen TNI Andi Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat karena Kebutuhan
Eks Kapolri itu kemudian memberikan penjelasan mengapa pemerintah mengangkat Brigjen TNI Andi menjadi Pj Bupati Seram Bagian Barat. Menurutnya, karena ada konflik serius dan tidak bisa ditangani jika Pj berasal dari sipil.
"Memang Seram kemarin itu memang kurang dipahami, Seram Bagian Barat itu problemnya ada potensi konflik batas desa. Itu sempat hampir meledak di Desa Loki, di sebelahnya Maluku Tengah di Pulau Haruku sudah meledak ada meninggal, ratusan rumah terbakar," jelas Tito.
ADVERTISEMENT
"Akar permasalahannya administrasi pemerintahan yaitu batas desa artinya kewenangan bupati bukan masalah kriminal tapi batas wilayah batas desa," lanjut dia.
Tito menuturkan, jika pemerintah sampai terlambat atau salah langkah dalam menunjuk Pj kepala daerah di Seram Bagian Barat, maka akan berbuntut panjang.
"Kita kalau menangani konflik upayakan bertindak proaktif melakukan pencegahan mediasi, jangan responsif sudah meledak meninggal, terbakar, itu ledakan tinggi, pengalaman kita di Poso di Ambon. Bah kemarin kita menerima delegasi Pulau Haruku ternyata belum tuntas juga," ucap dia.
Oleh sebab itu, atas berbagai macam pertimbangan, maka akhirnya disepakati Pj Bupati Seram Bagian Barat adalah Kepala BIN Sulawesi Tengah.
"Makanya Seram Bagian Barat ini saya diskusi dengan Pak Gubernur harus diisi figur yang bisa atasi konflik. Dan kewenangan tugas penjabat bupati sangat penting karena kunci di dia ini masalah batas desa," kata Tito.
Lebih lanjut, dengan latar belakang Brigjen TNI Andi sebagai BIN, Tito meyakini masalah di Seram Bagian Barat ini dapat segera diredam.
ADVERTISEMENT
"Kalau bicara pro aktif maka figur tepat adalah figur intelijen karena intel berpikirnya pro aktif, memetakan mediasi menyelesaikan sebelum meledak, sehingga kita minta nama dari BIN dan BIN memberikan figur yang dianggap kompeten yaitu Kabinda Sulteng karena dianggap pernah tangani konflik maka diberi penugasan," ucap Tito.
"Jadi karena kebutuhan waktu itu," tutup eks Kapolda Metro Jaya itu.
