Tito Sebut Penunjukan Pj Kepala Daerah Bisa Turunkan Angka Korupsi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian lantik 5 PJ Gubernur di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Foto: Kemendagri

Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa penunjukan Penjabat Kepala Daerah berpotensi menurunkan angka korupsi.

Hal ini dikarenakan jabatan tersebut langsung diamanahi dengan skema penugasan oleh Kemendagri, tanpa harus mengeluarkan biaya lebih untuk kampanye.

“Di sisi lain juga menguntungkan karena biaya politik hampir tidak ada. Dengan tidak adanya biaya politik ini, kita sangat berharap betul rekan-rekan (Pj) tidak ada yang terkena tindak pidana korupsi,” kata Tito saat Rapat Koordinasi dengan Penjabat Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Menurut Tito, para pejabat daerah sering kali melakukan tindak korupsi untuk menutupi biaya besar yang ia keluarkan saat masa kampanye. Maka dari itu, ia berharap sistem baru ini bisa mengurangi angka korupsi di Indonesia.

Suasana pelantikan lima penjabat gubernur yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian (kedua kiri) di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

“Dengan biaya politik tinggi, maka persoalan yang kadang-kadang terjerat tindak pidana korupsi adalah salah satu dampak negatif dari pilkada langsung itu tinggi,” lanjut mantan Kapolri itu.

Meskipun sistem penunjukan ini masih dalam tahap uji coba dan belum dirumuskan dalam undang-undang pemilihan kepala daerah, Tito berharap 48 Pj yang ditunjuk langsung itu memberikan dampak positif.

“Rekan-rekan (Pj) menjadi duta untuk membuktikan bahwa salah satu mekanisme penunjukan penugasan itu bisa menekan tindak pidana korupsi. Inilah tes kepada kita semua, ini tes kepada sistem,” tuturnya.