Tito Usul Kampanye Pilkada 2020 Dipotong Jadi 45 Hari, tapi KPU Ingin 71 Hari

Mendagri Tito Karnavian (kanan) menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). Foto: Dok. Kemendagri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan ke KPU agar masa kampanye pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dipangkas menjadi 45 hari dari 71 hari yang diusulkan KPU. Hal ini disampaikan Tito dalam rapat virtual bersama Komisi II DPR dan KPU RI, Rabu (27/5).

Usulan pemangkasan masa kampanye itu untuk meminimalisir kekurangan anggaran pelaksanaan pilkada dengan standar protokol COVID-19.

Tito juga mengusulkan, tahapan Pilkada mulai bisa dilakukan Juli mendatang, bukan Juni bulan depan seperti usulan KPU.

"Mungkin masa kampanye awalnya (dipangkas) menjadi 45 hari bisa hemat memotong 26 hari kalau bisa dipotong maka otomatis tahapan lanjutan awal bisa di bulan Juli," kata Tito dalam rapat tersebut.

"Kalau mulai 6 Juni (tahapan pilkada lanjutan), perlu sosialisasi untuk itu. Alangkah baiknya kalau tahapan dimulai bulan Juli untuk melakukan persiapan dan ada hal-hal teknis yang harus dikomunikasikan dengan Kemenkes dan Gugus Tugas," lanjut Tito.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa paling lambat tanggal 6 atau 15 Juni tahapan pilkada untuk pelaksanaan Desember 2020 bisa dimulai. Hal ini karena mengikuti simulasi yang sudah dilakukan KPU terkait dengan jadwal tahapan pilkada.

"Untuk Desember 2020, tidak mungkin (Juli), karena KPU sudah melakukan simulasi. Maksimal 15 Juni harus sudah dimulai tahapannya. Kampanye dimulai sejak tiga hari setelah ditetapkan sebagai paslon. Jadi tidak bisa diundur tahapan dari tahapan yang ada, kami pun sudah kurangi durasi masa kampanye dari pilkada-pilkada sebelumnya," tutup Arief.

***

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona