Tjahjo: 1,6 Juta ASN Administrasi Akan Penuhi Kekurangan Nakes dan Pengajar

Perawat di RSUD M Yunus Bengkulu. Foto: Carminanda/ANTARA

KemenPANRB terus melakukan upaya penyederhanaan birokrasi dalam pemerintahan. MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini jumlah aparatur sipil negara (ASN) 4,3 juta, namun ada 1,6 juta tenaga administratif yang belum optimal.

"Jumlah ASN kita memang sudah hampir mencapai 4,3 juta. Tetapi yang 1,6 juta itu adalah tenaga administratif baik di kementerian lembaga maupun pemerintahan daerah. Dari 4 juta lebih ini, 70 persen itu masih berada di pemerintah daerah," kata Tjahjo dalam webinar bertajuk 'Urgensi Pembubaran 18 Lembaga Negara', Selasa (28/7).

"Nah, saya kira dalam konteks reformasi birokrasi, mengubah pola pikir struktural ke fungsional dalam konteks penyederhanaan birokrasi, ini saya kira yang 1,6 juta ini akan terus kita update kembali. Kemudian proses rekrutmen CPNS juga akan kita batasi sesuai kebutuhan baik yang dibutuhkan kementerian lembaga maupun di Pemda," imbuh dia.

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo saat pimpin sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di KemenPAN-RB, Selasa (7/1). Foto: Dok. Humas KemenPAN-RB

Tjahjo menjelaskan pihaknya berencana untuk mengalokasikan 1,6 tenaga adiminstratif ke sejumlah posisi lain seperti tenaga pengajar, tenaga kesehatan, hingga tenaga penyuluh. Saat ini, kata dia, negara masih kekurangan 260 ribu tenaga kesehatan, 700 ribu tenaga pengajar, dan 80 tenaga penyuluh.

"Memang yang 1,6 juta ini ke depan akan kita alokasikan untuk 700 ribu tenaga pengajar yang sekarang sudah dipersiapkan oleh KemenPANRB, Kemendikbud, Kemenkeu, serta Kemendagri. Kedua, juga masih kurang 260 ribu tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, maupun bidan. Termasuk masih kurang lebih kurang 80-an ribu tenaga penyuluh yang akan kita tempatkan di seluruh pedesaan," tuturnya.

Dengan adanya reformasi birokrasi, Tjahjo menuturkan dapat membangun pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sebab, menurutnya, penataan organisasi menjadi salah satu kunci peningkatan pelayanan publik.

"Tujuan sasaran reformasi birokrasi ingin membangun pemerintahan yang lebih baik, yang lebih bersih, birokrasi yang kapabel, birokrasi yang akuntabel, kemudian birokrasi yang mampu memberikan layanan publik yang prima," ucapnya.

Selain itu, kata dia, reformasi birokrasi juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sehingga pemangkasan birokrasi terus dilakukan.

"Saya kira percepatan reformasi birokrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional itu intinya," kata dia.

"Sehingga perlu adanya manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan aparatur, kemudian penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan juga kuncinya nanti peningkatan kualitas layanan publik yang kita harapkan," tandas Tjahjo.