Tjahjo Kumolo: Dalam Sebulan, Saya Pecat 25-79 ASN karena Korupsi dan Narkoba

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. Foto: Kementerian PANRB

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo bicara mengenai reformasi birokrasi di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN). Reformasi, kata dia, perlu dilakukan sebab sudah banyak kasus pemecatan ASN yang ia tandatangani karena perbuatan korupsi atau narkoba.

Selama satu tahun bertugas jadi Menteri PANRB, Tjahjo mengaku sedih. Sebab, dalam satu bulan, ada puluhan ASN yang ia harus tandatangani berkas pemecatannya karena dua perbuatan tersebut.

"Saya juga sedih. Selama 1 tahun jadi MenPANRB, hari ini rata-rata 1 bulan saya menandatangani minimal 25 sampai 79 ASN yang harus saya pecat, yang harus saya nonjobkan sementara, karena terlibat masalah korupsi dan narkoba," kata Tjahjo dalam acara penandatanganan kerja sama whistleblowing system di KPK, Senin (21/12).

"Begitu ada keputusan tetap, langsung saya pecat yang korupsi. kalau sedang proses pengadilan langsung saya nonjobkan, itu rata-rata sidang, sampai kementerian lembaga dan pemda 25 sampai 79 orang. Ini yang masih menyedihkan," sambung politikus PDIP itu.

Tjahjo juga mengatakan, ia pernah memberhentikan satu orang pejabat di Kementerian PANRB yang ia pimpin. Orang yang tak ia sebutkan identitas itu diberhentikan karena jual beli jabatan serta suap.

Selain bicara reformasi birokrasi, Tjahjo juga menyinggung soal jumlah instansi yang lolos berpredikat instansi bebas korupsi yang angkanya masih minim.

"Satu tahun ini kami menyeleksi memonitor, usulan kementerian lembaga dan pemda 3.826 instansi pusat dan daerah. 3.800 lebih, tetapi yang lolos instansi yang bebas korupsi itu hanya 360 ini memprihatinkan pak, dari 3 ribu hanya sekian," kata dia.

"Ada 8 yang saya batalkan walaupun dia itu sebenarnya lolos bebas korupsi, tapi pimpinannya enggak yakin. Dia buat memo ke saya. Mohon dibantu lah langsung drop itu. Ini masih jauh yang kita harapkan," sambungnya.

Atas poin-poin tersebutlah, ia menyambut baik kerja sama yang dilakukan dengan KPK. Menurutnya, langkah menguatkan whistleblowing system ini merupakan pengawalan visi-misi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di kabinet Indonesia maju untuk sisa 4 tahun ke depan.

"Di mana reformasi birokrasi sebagai program prioritas kabinet Indonesia maju untuk 5 tahun ke depan, yang secara terus-menerus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan kita, terutama dalam hal pencegahan korupsi," kata dia.

Menpan RB Tjahjo Kumolo tiba di Gdung KPK, Jakarta, Jumat (20/12). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Ia mengatakan, reformasi birokrasi ini diharapkan bisa mempercepat memangkas birokrasi yang panjang. Tidak hanya mengubah jabatan struktural fungsional, tetapi juga meliputi proses perencanaan, rekrutmen, sistem merit penjenjangan, sampai peningkatan tunjangan gaji, dan tunjangan pensiun seluruh kepegawaian yang ada secara nasional.

"Penyederhanaan birokrasi harus dimaknai secara luas dalam birokrasi yang rumit dan ruwet di situ menjadi media yang paling subur tumbuhnya korupsi. Dengan dukungan semua pihak yang berkaitan dengan reformasi birokrasi itu harus dapat kita tuntaskan dengan baik," pungkasnya.