news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Tjahjo: Problem WFH, 1,6 Juta ASN Hanya Tenaga Administrasi Tak Mungkin Dipecat

23 Juni 2020 14:49 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
MenPANRB Tjahjo Kumolo saat Upacara Sumpah Pemuda. Foto: Dok. KemenPANRB
zoom-in-whitePerbesar
MenPANRB Tjahjo Kumolo saat Upacara Sumpah Pemuda. Foto: Dok. KemenPANRB
ADVERTISEMENT
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan salah satu persoalan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa bekerja di rumah (work from home) adalah berkurangnya produktivitas.
ADVERTISEMENT
Dari total 4,3 juta ASN di Indonesia, Tjahjo menyebut terdapat 1,6 juta orang di antaranya yang hanya bertugas sebagai tenaga administrasi.
"Problem sekarang kerja di rumah adalah ASN kita. 4,3 juta ASN kita, yang 1,6 juta itu tenaga administrasi, yang bisa dioptimalkan untuk lebih produktif," ujar Tjahjo dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Selasa (23/6).
Tjahjo akan mengatur ke depannya untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tak perlu mencari tenaga pendukung, seperti yang hanya bersifat administrasi, dari kalangan ASN.
MenPANRB Tjahjo Kumolo saat Upacara Sumpah Pemuda. Foto: Dok. KemenPANRB
"Mohon maaf, ASN 1,6 juta itu pegawai administrasi. Kami juga ada beban, saya harus optimistis 2024 ibu kota baru selesai, memindahkan ASN yang di pusat, kementerian, lembaga ke daerah sambil lihat ASN yang pensiun," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Pihaknya pun juga akan mengoptimalkan struktur pemerintahan demi mengurangi beban banyaknya ASN yang tak terserap dengan baik.
"1,6 juta itu tak mungkin diberhentikan, tunggu pensiun atau kalau mau dipercepat pensiun dini. Kalau yang enggak mau, enggak mungkin (diberhentikan). Mari ditata dengan cara bermartabat," jelas Tjahjo.
KemenPAN-RB dan BKN sedang merumuskan ulang sistem manajemen SDM ASN menyesuaikan kondisi new normal.
Dalam catatan BKN, selama masa WFH, banyak kelompok ASN yang usia produktif justru mengalami overload kerja. Mereka terpaksa mengerjakan pekerjaan yang tak bisa diselesaikan oleh kelompok yang tak produktif.
Sehingga, perlu dilakukan perubahan drastis dalam proses rekrutmen PNS ke depannya agar sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan. Termasuk juga strategi untuk mengurangi kelompok yang tak produktif secara lebih bermartabat.
ADVERTISEMENT
=====
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.