Tjahjo Sesalkan Jual Beli Jabatan di Probolinggo: Perlu Ada Manajemen Talenta

Menpan RB Tjahjo Kumolo menghadiri peluncuran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Tahap 1 di Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Selasa (23/3). Foto: Instagram/@ntmc_polri

MenPANRB Tjahjo Kumolo memberikan tanggapan terhadap OTT KPK di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tjahjo menyesalkan masih adanya praktik jual beli jabatan.

Dalam OTT itu, ada 10 orang diamankan KPK d termasuk Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari beserta suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan seorang anggota DPR RI Fraksi NasDem.

Diduga, kasus suap itu terjadi untuk mengisi posisi kepala desa di Kabupaten Probolinggo.

Tjahjo menegaskan, sudah ada lembaga yang khusus mengawasi pengisian jabatan di instansi pemerintah yakni Komisi Aparatur Sipil Negara. Berkaca dari masih ada jual beli jabatan, Tjahjo menilai sistem pengisian jabatan di luar jabatan pimpinan tinggi (JPT) perlu dibenahi.

"Perlu adanya penguatan pengawasan yang dapat meminimalisir hal tersebut. Salah satunya dilakukan melalui manajemen talenta sehingga mereka yang bertalenta yang dapat menduduki jabatan tertentu," kata Tjahjo dalam keterangannya, Rabu (1/9).

"Saat ini, Kementerian PANRB tengah mengakselerasi transformasi ASN di berbagai aspek, salah satunya aspek pengisian jabatan," tambah dia.

Ilustrasi PNS. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Lebih lanjut, politikus PDIP itu mengingatkan ada konsekuensi jika ASN terlibat kasus tindak pidana korupsi terutama menyangkut kasus jual beli jabatan. Sehingga ia meminta ASN berhati-hati dengan masalah ini.

"Adalah sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN jika putusan pengadilan telah inkrah," tutup Tjahjo.