TKN Prabowo Jawab TPN Ganjar soal Politisasi Bansos: Menterinya dari PDIP, Lho

Presiden Jokowi (kemeja merah marun) mengunjungi serta membagikan bansos kepada para pedagang di Pasar Pinasungkulan, Kota Manado, Kamis (19/1/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo, mempertanyakan, kekhawatiran TPN Ganjar-Mahfud, terkait pembagian bansos di masa kampanye. Dia malah menyoroti posisi Mensos Tri Rismaharini yang berasal dari PDIP.

“Jika tim paslon 03 khawatir politisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos), lha Mensosnya kan Mbak Risma dari PDIP,” kata Dradjad kepada wartawan, Kamis (4/1)

Dradjad menjelaskan, bansos itu program negara karena sudah masuk dalam APBN. Kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan pemerintah.

“Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” ucapnya.

Presiden Jokowi serahkan BLT El Nino di Kantor Pos Genteng, Rabu (27/12/2023). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Sebelumnya, Ketua Badan Kebudayaan Nasional PDIP Aria Bima mengatakan partainya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos selama Pilpres. Tapi, yang harus dipastikan jangan ada politisasi penyaluran bansos.

Aria Bima lalu menyindir Ketum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut bansos dari Jokowi.

"Itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu," imbuh dia.