TNI AL Gagalkan Penjualan 7.862 Baby Lobster Ilegal Rp 80 Juta di Banyuwangi

Pangkalan TNI AL Banyuwangi berhasil gagalkan upaya penjualan ribuan Baby Lobster. Foto: Dok. Kadispen Lantamal V

TNI AL dari Lanal Banyuwangi melalui Tim SFQR (Second Fleet Quick Response) Lanal Banyuwangi menggagalkan upaya penjualan ribuan baby lobster di Pesisir Pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jatim, Rabu (13/7).

Dalam pengungkapan itu, sebanyak 7.862 ekor baby lobster diamankan. Diduga baby lobster itu akan dijual keluar daerah Banyuwangi.

Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Ansori mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat. Setelah mendapat laporan, ia memerintahkan Tim SFQR melakukan penyergapan.

"Setelah melalui pengamatan dan pengintaian, Tim SFQR mendapati seorang pengendara motor yang membawa plastik besar warna hitam. Pelaku berhenti di sebuah tempat sepi," kata Ansori dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/7).

"Tak berselang lama, datang dua pelaku lagi yang mengendarai motor. Tidak membuang waktu dan kesempatan Tim SQR langsung melakukan aksi penyergapan," lanjut dia.

Pangkalan TNI AL Banyuwangi berhasil gagalkan upaya penjualan ribuan Baby Lobster. Foto: Dok. Kadispen Lantamal V

Ansori menjelaskan, saat Tim SFQR melakukan penyergapan, dua pelaku langsung kabur melarikan diri dengan motornya. Satu pelaku kabur ke arah perkebunan buah naga namun motornya ditinggal.

Sementara, Palaksa Danlanal Banyuwangi Mayor Laut (T) Hari Handoko mengatakan, penjualan baby lobster ini ilegal dan merupakan tindak pidana kejahatan karena melanggar UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pangkalan TNI AL Banyuwangi berhasil gagalkan upaya penjualan ribuan Baby Lobster. Foto: Dok. Kadispen Lantamal V

Dalam penangkapan ini, Tim FQR mengamankan motor pelaku di Mako Lanal Banyuwangi.

"Untuk mencegah adanya upaya penjualan baby lobster di wilayah kerja Lanal Banyuwangi yang cukup luas, dua kabupaten yang menjadi sumber keberadaan baby lobster, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Jember, ke depan akan terus ditingkatkan kehadiran Tim SQR di wilayah rawan tersebut," ucap Ansori.

"Tentunya dengan strategi dan pola yang lebih maksimal sehingga seluruh pelaku dan penyandang dananya bisa kami amankan dan proses secara hukum sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku," tutup dia.