Todung soal Kontroversi Sirekap: Biaya Mahal, Vendor ITB Tak Boleh Lepas Tangan

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali berbicara soal Sirekap KPU yang menurutnya kontroversial.

Ia mengaku bingung melihat banyaknya persoalan yang dihadapi dan begitu banyak perbedaan-perbedaan tafsir dan cara pandang dalam melihat Sirekap.

"Kita tahu bahwa pemeriksaan itu dilakukan secara berjenjang, tapi sirekap yang juga tampil dan ditampilkan oleh KPU itu telah membius publik, membius opini bahwa tidak ada yang salah dengan Sirekap, perolehan suara itu adalah seperti yang kita lihat pada pengumuman yang mereka buat," kata Todung dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4).

Todung juga menjelaskan perbedaan soal metadata Sirekap yang disampaikan oleh ahli dan saksi yang dihadirkan pihaknya kemarin dan yang disampaikan oleh pihak KPU pada sidang tadi.

"Kemarin ahli kami dan saksi kami mengatakan bahwa tidak ada metadata. Nah pada hari ini saksi dari pihak KPU menyatakan ada metadata itu," ucapnya.

Diagram suara di Sirekap KPU masih bisa diakses melalui inspect element. Foto: Dok. KPU

Sehingga Todung meminta agar Mahkamah Konstitusi mengkonfrontir para saksi dan ahli dari pihak termohon dan pemohon.

"Hanya dengan konfrontasi ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kontroversi sirekap yang betul-betul membingungkan dan menimbulkan banyak sekali kecurigaan terhadap KPU," terang dia.

Lebih jauh, Todung juga meminta kepada ITB sebagai vendor Sirekap untuk ikut bertanggung jawab dalam permasalahan Sirekap yang terjadi.

"Dan yang kedua, saya ingin katakan ya bahwa, Sirekap ini kan mahal sekali. Saya tidak tahu biayanya berapa itu. Teman-teman dari ITB punya kewajiban moral untuk tampil menjelaskan mengenai hal ini," imbuhnya.

Todung menegaskan bahwa ITB tidak boleh lepas tangan. Karena uang yang dikeluarkan untuk pengadaan Sirekap bukan uang yang kecil.

"Teman-teman ITB tidak boleh lepas tangan soal sirekap ini. Jadi menurut saya sebagai akademisi yang ikut, sebagai vendor ya dalam persoalan sirekap ini mutlak mereka mesti tampil ke depan, karena uangnya bukan uang kecil, ini bukan uang ya untuk proyek sederhana. Ini proyek yang besar, yang menyangkut integritas pemilihan umum itu sendiri," tandas dia.