Tom Lembong: Pemerintah Sibuk Berpolitik, Kebutuhan Masyarakat Tak Terurus

26 Februari 2024 17:17 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Konferensi pers Timnas AMIN bertajuk 'Pemilu 2024, Kita Belajar Apa?' di sekretariat Timnas AMIN, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Konferensi pers Timnas AMIN bertajuk 'Pemilu 2024, Kita Belajar Apa?' di sekretariat Timnas AMIN, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Co-Captain Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) sekaligus eks Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengkritik pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi di tahun politik.
ADVERTISEMENT
Menurutnya pemerintah saat ini hanya sibuk berpolitik dan mengesampingkan kebutuhan masyarakat.
“Moga-moga pemerintah bisa segera kembali mengurus keperluan-keperluan masyarakat karena selama ini saya menyimak malah sibuk dengan berpolitik sehingga kebutuhan masyarakat tidak terurus dengan baik,” kata Tom di sekretariat Timnas Amin, Jakarta Selatan, Senin (26/2).
Tom lalu menyoroti kondisi terkini stok pangan di Indonesia usai pemerintah menyalurkan bansos yang harusnya diberikan selama 3 bulan berturut-turut menjadi sekaligus diberikan awal Februari 2024 lalu.
“Jelas bahwa kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau, dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional,” kata Tom.
Co-captain Timnas AMIN Tom Lembong di sekretariat Timnas AMIN, di Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan
“Hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu terkait bansos, ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Menurut Tom, kacaunya pengelolaan beras ini merupakan imbas pemerintah terlalu fokus berpolitik.
“Jadi ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi,” tuturnya.