News
·
6 Juli 2021 20:20
·
waktu baca 2 menit

Transparency International Surati Jokowi: Batalkan Pemecatan Pegawai KPK

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Transparency International Surati Jokowi: Batalkan Pemecatan Pegawai KPK (130148)
searchPerbesar
Greenpeace Indonesia menggelar proyeksi laser di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (28/6). Foto: Greenpeace
Transparency International (TI) bersurat kepada Presiden Jokowi. Surat dikirim langsung CEO Transparency International Daniel Eriksson.
ADVERTISEMENT
Surat berisi keprihatinan TI soal adanya pelemahan terhadap KPK sebagai lembaga antikorupsi independen di Indonesia.
TI menyampaikan, sejak perubahan UU KPK pada 2019, banyak perubahan yang terjadi terhadap lembaga tersebut. Mereka mengkhawatirkan tentang independensi KPK usai revisi dilakukan.
Padahal, kata TI, KPK telah menjadi organisasi antikorupsi yang efektif sebelum adanya revisi.
"Selama dua tahun terakhir kita telah melihat ancaman berkelanjutan terhadap independensi dan keberhasilannya," tulis Daniel Eriksson, dalam surat yang dikirimkan pada 1 Juli 2021 ke Jokowi.
Dalam suratnya, Daniel juga menyinggung soal adanya pemecatan terhadap pegawai KPK yang tidak lulus TWK.
Menurutnya, pemecatan tetap dilakukan meski itu bertentangan dengan pernyataan yang keluar dari Istana. Dalam hal ini, pernyataan Jokowi yang menyebut hasil TWK tidak boleh menjadi dasar pemecatan para pegawai yang tidak lulus.
Transparency International Surati Jokowi: Batalkan Pemecatan Pegawai KPK (130149)
searchPerbesar
Presiden Joko Widodo saat memberikan tanggapan mengenai kritikan mahasiswa, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/6/2021). Foto: Twitter/@setkabgoid
Selain itu, pemecatan tersebut juga dianggap bertentangan dengan komitmen antikorupsi yang sudah diteken Indonesia, yakni Jakarta Principles on Anti-Corruption Authorities.
ADVERTISEMENT
Daniel mengatakan, posisi TI bersama dengan Transparency International Indonesia, LSM, akademisi hingga jurnalis yang meminta Jokowi untuk membatalkan pemecatan para pegawai tersebut
"Meminta Presiden Jokowi menegur Komisioner dan membatalkan pemberhentian pegawai KPK," kata dia.
"KPK yang kuat, efektif, dan independen sangat penting bagi pertumbuhan dan pemulihan Indonesia yang berkelanjutan dari pandemi COVID-19," sambung dia.
Transparency International Surati Jokowi: Batalkan Pemecatan Pegawai KPK (130150)
searchPerbesar
Transparency International bersurat ke Presiden Jokowi, minta setop pemecatan 51 pegawai KPK. Foto: Dok. Istimewa
Agar hal tersebut tercapai, kata Daniel, kepercayaan publik terhadap KPK harus dipulihkan. KPK juga dinilai harus bisa bekerja sesuai dengan United National Convention Against Corruption dan Jakarta Principles.
"Transparency International mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk memulai pemulihan dari perubahan yang merusak ini untuk memastikan kapasitas KPK dalam menjalankan peran pentingnya, sesuai dengan komitmen internasional Indonesia," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
Diketahui, ada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status menjadi ASN. 51 di antara mereka akan dipecat per 1 November 2021, sementara 24 lainnya akan menjalani pembinaan untuk ditentukan apakah bisa menjadi ASN atau tidak.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020