News
·
11 Desember 2019 13:15

Tsamara soal Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Ditolak: Anak Muda Kalah

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Tsamara soal Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Ditolak: Anak Muda Kalah (211971)
Politisi PSI Tsamara Amany usai sidang putusan gugatan UU Pilkada di Gedung MK, Rabu (11/12). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan 4 politikus yakni Faldo Maldini (PSI), Tsamara Amany (PSI), Dara Adinda Kesuma Nasution (PSI), dan Cakra Yudi Putra (PKPI), mengenai batas usia calon kepala daerah.
ADVERTISEMENT
Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada yang mengatur batas usia calon gubernur dan calon bupati/wali kota tetap berlaku. Pasal tersebut berbunyi:
Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota.
Menanggapi permohonannya yang ditolak, Tsamara menilai putusan MK sebagai tanda kekalahan bagi generasi muda di Indonesia.
"Mahkamah Konstitusi sudah memutus, jujur saja karena kami menganggap ini kekalahan bagi anak-anak muda Indonesia," ujar Tsamara usai sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12).
Tsamara soal Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Ditolak: Anak Muda Kalah (211972)
Sidang pembacaan putusan gugatan Pemilukada ICW-Perludem dan Tsamara-Faldo Maldini di Mahkamah Konstitusi, Rabu (11/12). Foto: Maulana Ramadhan
Tsamara menilai belum mendapatkan alasan mengapa batas usia calon kepala daerah dibedakan dengan jabatan lain semisal anggota DPR yang minimal berusia 21 tahun.
ADVERTISEMENT
"Meskipun MK menganggap ini open legal policy, tapi kami belum bisa mendapatkan rasionalisasi mengapa usia tertentu dianggap lebih layak. Misalnya mengatakan bahwa ada jabatan tertentu yang misalnya lebih berat, karena sebenarnya tugas wakil rakyat itu bukan tugas yang mudah, tapi kita membolehkan dalam usia dewasa 21 tahun untuk maju (Pileg)," jelasnya.
Adapun Dara berharap dengan putusan tersebut, DPR bisa merevisi batas usia calon kepala daerah menjadi lebih rendah. Sebab MK menyatakan pembatasan usia bagi calon kepala daerah merupakan wewenang DPR.
"Pada akhirnya kita anak-anak muda hanya bisa berharap pada Bapak Ibu di DPR nantinya yang bisa mengubah UU ini. Sehingga anak-anak muda tidak didiskriminasi," tutupnya.